JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPP PAN Abraham "Lulung"Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulungangkat suara terkait rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)menjadi bos salah satu perusahaan BUMN.

Haji Lulung menjawab diplomatis bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan di pemerintahan.

"Sudahlah, semua orang punya hak yang sama dalam pemerintahan," kata Haji Lulung Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu mengatakan, pemerintah melalui Menteri BUMN pasti memiliki pertimbangan khusus dalam mengangkat seseorang untuk menjadi pimpinan di salah satu perusahaan plat merah.

Menurutnya, selama mekanisme penunjukannya memenuhi syarat, Haji Lulung mengaku tidak masalah. Dia juga tak keberatan bila orang itu ditunjuk dan mengisi jabatan tertentu.

"Lah kalau hasilfit n proper testpemerintah terhadap orang per orang layak, sesuai mekanisme, hukum, ya sudah kita ikut saja ya," tambah Haji Lulung.

Saat didesak lebih lanjut terkait soal kelayakan Ahok menjabat bos BUMN, Haji Lulung tampak enggan menjawab.

Ia tak ingin mengomentarinya dan mengaku ingin menjalin hubungan yang baik dengan Ahok.

"Ntartakutnya orang pasang-pasangin, gue pengen baik-baik ama Ahok sekarang deh," canda Haji Lulung berseloroh.

Sebagaimana diketahui, Haji Lulung sebelumnya dikenal sebagai sosok yang selalu berseteru dengan Ahok. Keduanya kerap berselisih paham dan saling lempar tudingan saat keduanya sama-sama di Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu perseteruan keduanya yang paling keras adalah soal kasus korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada tahun 2014.

Saat itu, Haji Lulung yakin Ahok terlibat kasus tersebut. Sebaliknya, Ahok saat itu juga menuduh Haji Lulung yang memotori kasus tersebut di DPRD DKI. Meskipun ternyata keduanya sama-sama lolos dari jerat hukum.

Selain itu, ribut-ribut keduanya juga berkaitan kasus pengadaan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang ditengarai merugikan negara Rp191 miliar. (Alf)