Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Senin, 25 Mei 2015 - 17:50:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Nasdem: Iuran BPJS Ketenagakerjaan 8% Ideal

33tscom-ameliaanggraini-hilman-25515.jpg
DPR usulkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesaar 8% (Sumber foto : Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem Amelia Anggraini)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem Amelia Anggraini menilai usulan besaran iuran BPJS ketenagakerjaan sebesar 8% merupakan solusi ideal bagi semua pihak.

"Usulan 8 persen itu sudah ideal. Dengan terdiri 3 persen tanggung jawab pekerja dan 5 persen pengusaha. Saya kira sudah tepat untuk tahap awal," kata Amelia di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Senin (25/5/2015).

Amelia berharap usulan itu bisa segera disahkan, agar waktu yang tersisa menjelang 1 Juli bisa digunakan untuk sosialisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan pelaksana.

"Besaran iuran harus tidak melanggar UU SJSN dan BPJS. Contohnya pasal 39 UU SJSN mengamanatkan program pensiun harus bisa memenuhi hidup layak pekerja dan keluarganya," ujarnya.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga harus berpihak pada pekerja dan daya beli pekerja yang pensiun tetap terjaga.(al)

tag: #Iuran BPJS Ketenagakerjaan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...