JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Dampak wabah COVID-19 diperkirakan bakal menggerus perekonomian Indonesia. Ini diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pernyataannya, ia bilang, pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 5,0% bakal menurun menjadi 2,3% pada tahu ini. Bahkan bila COVID belum juga usai, pertumbuhan ekonomi bisa terjerembab ke dalam jurang yang dalam.

Rupiah pun begitu, bisa turun 13% dalam sebulan ini. Rupiah bakal jatuh menjadi Rp17.500 per US$ dan dalam skenario terburuk jadi Rp20.000 per dolar.

Dengan kondisi tersebut, banyak pengamat ekonomi memperkirakan bahwa Indonesia akan mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Kalau sebelumnya, seebsar 3% dari produk domestik bruto (PDB), maka tahun ini ditaksir akan membengkak jadi 5,7% dari PDB. Padahal tahun ini ditargetkan turun jadi 1,76%.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan stimulus Rp504 triliun. Presiden juga mengumumkan sejumlah langkah untuk memitigasi dampak ekonomi dari pembatasan, termasuk insentif dan pemberian uang tunai untuk 20 juta orang Indonesia yang kurang mampu serta manfaat bagi 5,6 juta pekerja informal yang akan kehilangan mata pencaharian mereka begitu pembatasan diterapkan sepenuhnya.

Bhima Yudhistira dari Institute of Development of Economic and Finance (INDEF), berpendapat bahwa mengendalikan wabah serta mengatasi dampak ekonominya sama pentingnya dan harus dilakukan secara bersamaan.

“Tetapi jika pemerintah ingin melakukan keduanya, Rp405 triliun. Banyak sektor telah sangat terpengaruh oleh wabah ini, terutama pekerja informal dan usaha kecil, "kata Yudhistira kepada CNA.

Sektor-sektor itu antara lain sektor penerbangan dan pariwisata. Mereka sudah mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum pembatasan sosial berskala besar diberlakukan pemerintah.

“Dampaknya perlahan terasa di sektor manufaktur, konstruksi, layanan dan properti. Beberapa perusahaan telah mem-PHK karyawannya, memotong sebagian gaji mereka hingga separonya, dan memaksa para karyawannya mengambil cuti tak digaji,” ujar Bhima.

“Ada juga yang keberatan membayar Tunjangan Hari Raya (THR),” imbuhnya.

Selain itu, Bhima memperkirakan pada tempo lima bulan ke depan, Semu sektor akan terdampak baik secara langsung dan tidak langsung.

Pengamat ekonomi lain dari, Didik Rachbini juga menegaskan bahwa mengendalikan wabah harus menjadi prioritas pertama pemerintah. “Keberhasilan penanggulangan wabah adalah kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia seperti halnya di negara lain,” katanya.

"Jika virus tidak terkendali, sistem perawatan kesehatan kita akan kewalahan dan kita akan menghabiskan lebih banyak uang untuk merawat orang," ujar Didik.

Oleh karena itu, Didik meminta Jokowi tidak perlu ragu dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi pandemi, termasuk memberlakukan tindakan keras untuk menghentikan orang dari bepergian atau berkumpul, dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk sistem kesehatan kita.