JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI, Ashabul Kahfi, merespon desakan sejumlah pihak yang meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mundur karena dianggap tidak sigap menyikapi penyebaran wabah korona. Kahfi, sapaan akrab legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menganggap tuntutan tersebut belum relevan.
Kahfi menjelaskan, virus korona yang menjadi wabah global saat ini, adalah bencana bagi dunia. Sehingga, virus yang mencabut nyawa ribuan manusia itu menjadi malapetaka karena belum ada negara yang berpengalaman menghadapinya. Bahkan, lanjut dia, negara adidaya sebesar Amerika Seikat pun tergagap menghadapi virus korona menjangkiti ribuan warga negaranya.
“Persoalan ini sangat kompleks. Tidak begitu relevan sekadar dibebankan kepada Pak Menkes. Ini bencana luar biasa. Pengambil keputusan tertinggi ada di tangan Presiden. Sedangkan operasional di lapangan di era Otonomi Daerah dikomandoi Gubernur dan Bupati/ Walikota. Jadi terlalu simplistik jika beban kesalahan hanya ditimpakan kepada Menkes,” kata Kahfi saat dikonfirmasi TeropongSenayan, Jumat (3/4/2020).
Mengenai keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD), Kahfi menilai tak sepenuhnya menjadi kesalahan Menteri Terawan. “Kelangkaan APD merupakan masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia. Demikian pula obat-obatan, korona ini masih sedang dipelajari oleh para ilmuwan, jadi belum ada formula obat yang betul-betul mujarab. Sementara, baru Cina yang lulus sebagian besar ujian, meski belum bisa dikatakan lulus sepenuhnya,” jelas legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 ini.
Soal anggapan para pihak yang menuding Terawan menganggap remeh virus korona, Kahfi mengatakan, justru masyarakat seharusnya melihat dari sudut pandang positif. Sebab, boleh jadi Terawan berujar demikian agar masyarakat tak panik yang kemudian membuat suasana negeri menjadi gaduh.
“Mungkin saat membuat pernyataan, beliau ingin menenangkan masyarakat. Pasti kita yang punya pengalaman ke dokter, sering mendengar motivasi dari para dokter, bahwa penyakit yang kita derita penyakit ringan, dan tidak usah dijadikan beban pikiran,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan ini.
Namun, imbuh Kahfi, kesalahan dalam komunikasi publik tersebut telah disadari Pemerintah. Hal itu bisa dilihat ketika Pemerintah mulai menunjuk juru bicara untuk urusan penanggulangan Covid-19. Pemerintah, kata Kahfj, juga sadar bahwa ini bukan sekadar persoalan kesehatan, tapi merupakan bencana yang membutuhkan kerjasama lintas sektor.
Oleh sebab itu, Kahfi meminta agar semua elemen masyarakat menahan diri untuk saling menyalahkan. “Saat ini, dibanding saling menyalahkan, mari berbuat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Jika ada kebijakan yang masih kurang tepat, mari memberikan masukan,” pungkas Kahfi. (ALLAN)
