JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Antusiasme masyarakat atas keberadaan kartu prakerja cukup tinggi. Namun, peluncuran program pra kerja di momentum pandemi Covid-19 akan menjadikan program ini bias.
Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengingatkan efektivitas program kartu prakerja yang diluncurkan di momentum pandemi Covid-19.
"Filosofi kartu prakerja hakikatnya sebagai “kail” bagi warga negara yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan. Namun peluncuran kartu prakerja di musim pandemi Covid-19 ini potensial menjadi bias karena akan keluar dari filosofi program ini," ingat Okky di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Menurut dia, terdapat sejumlah persoalan teknis maupun non teknis akan muncul dari program yang diluncurkan di momentum pandemi Covid-19 yang memberi dampak turunnya pertumbuhan ekonomi. Okky menyebutkan efektivitas kartu prakerja akan sulit terealisasi maksimal di situasi Covid-19 ini.
"Setelah peserta mendapat pelatihan online dan mendapat sertifikat, peserta akan mendapat insentif Rp 600 ribu selama tiga bulan serta Rp. 150 ribu untuk survei kebekerjaan, asumsinya selepas itu peserta akan mendapatkan pekerjaan," urai Okky.
Masalahnya, imbuh Okky, pemerintah sendiri telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan turun sebesar 2,5% bahkan 0% dampak Covid-19. Penurunan ekonomi di Indonesia akan berkolerasi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Jika skenario ekonomi Indonesia akan turun karena dampak Covid-19, konsekwensinya tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Lalu apa relevansi kartu prakerja ini?" gugat Okky.
Gejala turunnya perekonomian di Indonesia telah tampak imbas Covid-19 dengan aktivitas pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan sebanyak 1,5 juta orang kehilangan pekerjaan dengan rincian 10,6% (160 ribu) kehilangan pekerjaan karena PHK dan 89,4% karena dirumahkan. "Saat ini saja sudah terjadi PHK dampak Covid-19," tegas Okky.
Okky menyebutkan imbas pandemi Covid-19 ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan keuangan yang langsung dapat dirasakan daripda program seperti Kartu Prakerja yang fungsinya sebagai “kail”.
“Saat ini calon pekerja dan korban PHK lebih membutuhkan "ikan" berupa bantuan langsung tunai (BLT) daripada "kail". Apalagi, memang tidak ada lapangan pekerjaan baru karena ekonomi turun dampak Covid-19 ini," tambah Okky.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR selama dua periode ini mengingatkan pemerintah agar menghitung efektivitas program Kartu Prakerja ini di tengah situasi pandemi Covid-19. Menurut dia, demi efektivitas program ini, baiknya pemerintah fokus pada program jaring pengaman sosial (social safe net) bagi warga negara pencari kerja dan orban PHK.
"Kenapa tidak program Kartu Prakerja digeser sebagai program jaring pengaman sosial saja bagi mereka pencari kerja dan korban PHK. Anggaran pelatihan online sebesar 1 juta/orang dapat ditangguhkan di waktu mendatang yang lebih tepat," usul Okky.
Masalah lainnya, kata Okky, secara teknis pelatihan berbasis dalam jaringan (daring) juga tidak semua orang dapat mengikuti dengan baik. Belum lagi persoalan jaringan internet khususnya bagi peserta yang berada di daerah-daerah yang minim akses internetnya.
"Efektivitas pelatihan daring juga perlu dikalkulasi. Jangan sampai hanya karena mengejar realisasi program kerja, kegiatan ini sia-sia dan tidak banyak memberi manfaat bagi warga negara pencari kerja dan korban PHK," ingat Okky.
