JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan kewenangan presiden kerap diambil pihak tertentu setiap harinya.

Menurutnya, kewenangan Presiden tidak boleh dirampas oleh pejabat dibawahnya seperti menteri, gubernur maupun bupati dan wali kota.

"Dengan segala maaf, kewenangan bapak presiden kita diambil orang setiap hari. Itu harus diperbaiki," kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (30/04/2020).

Fahri menegaskan kalau Presiden juga seharusnya bisa membagi tugas dalam menjalankan roda pemerintahan antara pusat dan daerah.

"Presiden harus paham bagaimana membagi tugas dalam menjalankan sistem otonomi," tegasnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menyatakan bahwa ia sering mengingatkan presiden beserta para pembantunya, tentang sistem presidensialisme yang punya prosedur dalam bekerja.

Hal ini ditambah kalau bangsa ini sudah menjalani demokrasi selama lebih 20 tahun, sehingga sistemnya sudah ada dan sudah diuji.

"Tinggal nakhodanya mampu enggak menggunakan sistem ini untuk berhadapan dengan krisis. Presiden itu penanggung jawab tertinggi, presiden tidak boleh tampak dirampas kewenangannya oleh menteri oleh gubernur, bupati, kepala desa," ujarnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyebut kalau kewenangan Presiden sangat dibutuhkan negara untuk kondisi saat ini ditengah menghadapi pandemi corona.

Kemampuan negara ditengah krisis sangat menentukan nasib masyarakat, menurutnya kemampuan politisi yang sedang berkuasa memang tidak kuat.

"Negara yang tidak hebat, ya mungkin rakyatnya kuat, tetapi negaranya ketar ketir. Misalnya kayak negara kita. Terus terang kemampuan politisi kita, yang sedang berkuasa ini persoalannya ini, memang tidak kuat," pungkasnya.