JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Sri Mulyani menyebut kalau Anies sudah angkat tangan soal dana penyaluran Bantuan sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin di Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi corona di Ibu Kota.

Taufik membela mantan Menteri Pendidikan kebudayaan tersebut dan menuding bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah bermain politik.

"Sudah Main Politik. Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies," ucap Taufik melalui keterangannya, Sabtu (09/05/2020).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan bila pernyataan Sri Mulyani ini ada upaya untuk menjegal langkah Anies Baswedan menuju Pemilihan Presiden pada 2024.

Menurutnya, Sri Mulyani tidak seharusnya menggunakan cara dengan mengeluarkan pernyataan yang dianggap mendiskreditkan Anies Baswedan.

"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara yang tidak elegan," katanya.

Taufik memaparkan kalau pernyataan Sri Mulyani yang disampaikannya dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR RI itu tak lebih dari sebuah kabar bohong. Sebab faktanya kata dia, Anies sudah sangat siap menghadapi pandemi corona ini.

"Saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks," paparnya.

Bahkan Taufik menilai kalau Pemprov DKI malah lebih siap menghadapi wabah yang mendunia itu ketimabang Pemerintah Pusat sendiri.

"Faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan Bansos kepada warga Ibukota yang terdampak Covid-19 ketimbang Pemerintah Pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Bendahara Negara tersebut menjelaskan kalau Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.