JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI menilai kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada tahun 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal dan berpotensi menimbulkan gangguan keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap PDB untuk menjaga kredibilitas APBN dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi corona.

Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya outlook defisit anggaran yang kini mencapai 5,07 persen untuk membiayai belanja stimulus pemerintah dalam rangka penanganan pandemi.

“Penambahan nominal utang serta peningkatan proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun ini dapat dianggap sebagai
konsekuensi logis atas kejadian luar biasa akibat pandemi," ujar Puteri melalui pesan singkatnya, Sabtu (09/05/2020).

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia tersebut menuturkan kalau pengelolaan utang saat ini masih harus terus dioptimalkan karena untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

"Misalnya, dengan dukungan peraturan terkait manajemen risiko keuangan negara dan penerapan analisis keberlanjutan fiskal termasuk analisis keberlanjutan utang pemerintah secara komprehensif. Hal ini sebagaimana rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan pada sidang paripurna pada 5 Mei lalu,” tuturnya.

Per akhir Maret 2020, akumulasi posisi utang pemerintah mencapai Rp5.192,56 triliun atau naik sebesar Rp244,38 triliun atas posisi utang pada Februari 2020, dengan rasio total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 32,12 persen.

Rasio tersebut diproyeksikan melonjak hingga 36 persen akibat potensi peningkatan beban utang seiring dengan prediksi dinamisnya outlook defisit anggaran sepanjang 2020. Walaupun lonjakan rasio tersebut masih dibawah ambang batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen terhadap PDB, tetapi
masih lebih tinggi dibandingkan rasio total utang terhadap PDB tahun 2019 sebesar 29,8 persen dan 10 tahun terakhir
yang tidak melebihi 30 persen.

Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa optimalisasi pengelolaan utang negara sangat diperlukan dalam kondisi apapun.

Terlebih saat ini, ketika hampir semua asumsi dasar makro dan keadaan pasar mengalami tekanan luar biasa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya.

"Ini saatnya pengelolaan utang yang baik perlu ditingkatkan untuk semakin hati-hati, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan tetap menjaga agar sesuai ambang batas rasio dan tata kelola komposisi utang yang terukur, serta memperbaiki produktivitas penggunaan utang untuk menghindari kehilangan peluang,” katanya.

Puteri juga menyambut optimis dengan prediksi menguatnya nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun ini, khususnya setelah dihadapkan dengan gejolak pasar yang begitu berat sejak awal tahun.

Bank Indonesia (BI) memprediksi penguatan nilai tukar rupiah tahun 2020 berada pada kisaran Rp15.100–15.500 per USD. Kurs rupiah sempat mengalami depresiasi cukup dalam hingga di atas Rp16.620 per USD pada pertengahan Maret lalu, seiring eskalasi wabah pandemi COVID-19 di Indonesia.

"Tapi optimisme ini tentu tidak membuat kita berpangku tangan. Justru, sentimen positif akan stabilitas nilai tukar rupiah perlu didukung dengan pengelolaan APBN yang produktif untuk mendanai program-program prioritas pemerintah selama masa pandemi. Saya berharap hal ini juga dapat dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah dan otoritas terkait seperti BI, OJK, dan LPS dalam merumuskan operasi fiskal dan moneter,” pungkasnya.