JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, menanggapi kekhawatiran sebagian pihak soal dicantumkan atau tidaknya Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam konsiderans RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Ia menekankan dari hasil sidang anggota Baleg, tidak ada indikasi bahwa paham komunisme akan terabaikan meski tidak masuk ke dalam RUU HIP. Di samping itu, ideologi Pancasila sendiri sudah kuat menjadi benteng dari paham-paham yang sealiran dengan komunisme.
"Sudah sesuai dengan Pembukaan UUD 45, sudah sesuai dengan UUD 45. Jadi tidak ditemukan kekhawatiran perihal RUU HIP. Dan kita tetap komitmen Tap MPR tersebut menjadi kekuatan hukum tersendiri dalam menangkal dan melarang Partai Komunis," kata Rahmat saat dikonfirmasi TeropongSenayan, Jumat (15/5).
Rahmatan menjelaskan, memang terjadi perdebatan dalam sidang Baleg soal urgensi memasukkan peraturan yang diteken mendiang Jenderal Abdul Haris Nasution itu. Sebagian anggota Baleg menginginkan Tap MPR tersebut masuk dalam Konsideran; "Mengingat" atau materi RUU yang menjadi dasar pertimbangan tentang diteguhkannya ideologi Pancasila.
Namun ada juga beberapa anggota Baleg yang menyampaikan bahwa Tap MPR tsb tidak perlu dimasukkan dalam Konsiderans "Mengingat". Alasannya, lanjut Rahmat, karena RUU HIP tidak bicara perihal partai terlarang atau tidak terlarang.
"Namun RUU ini bicara soal Haluan Idiologi Negara, pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial," kata politikus Gerindra ini.
TEROPONG JUGA:
>Fraksi PKS Tolak Tidak Dimasukkannya TAP MPRS Pelarangan PKI-Komunisme Dalam RUU HIP
>Anggota Baleg Sebut Putusan Paripurna Soal RUU Pancasila Dilakukan Tanpa Masukan Fraksi
Anggota komisi III DPR ini yakin paham komunisme sudah dengan sendirinya terlarang dengan keberadaan Tap MPR mengingat peraturan itu masih berlaku sampai sekarang. Ia pun menambahkan hal lain yang menjadi kekhawatiran justru ada pada komitmen penegakkan hukum bagi pelanggar RUU HIP.
Pasalnya, hingga kini, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang masih meragukan atau antib terhadap Pancasila.
"Saya malah curiga, orang yang mengkritisi RUU ini, memang tidak ingin ada UU HIP, dimana Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 adalah memang satu satunya Haluan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Wajib Dicantumkan
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan Tap MPR soal pelarangan paham komunisme tetap perlu disertakan ke dalam materi RUU HIP baik itu berupa konsiderans atau pasal. Sebab, Pancasila merupakan antitesis dari paham komunisme yang keduanya merupakan hal pokok dalam percaturan ideologi negara.
"Apapun dasar hukumnya, mau TAP MPR atau lainnya, yang jelas klausul larangan komunisme/maxisme/lenenisme wajib dicantumkam dalam RUU Ideologi haluan negara. Tanpa itu semua hambar saja RUU," ujar Adi.
Adi menerangkan Pancasila mengandung nilai-nilai universal. Sehingga peraturan yang menegaskan larangan komunisme dan semua turunannya wajib dicantumkan. Menurutnya, RUU HIP itu sebagai bentuk respons terhadap situasi politik yang berkembang. Terutama merespons gerakan politik yang nyata anti Pancasila.
"Nilai universal Pancasila tidak mengatur secara teknis dan detail pelarangan gerakan ideologi politik yg bertentangan dengan pancasila. Makanya, perlu seperangkat klausul yang bisa mengunci larangan gerakan anti Pancasila. Salah satunya TAP MPR itu yang isinya jelas melarang komunisme, Marxisme, dan Leninisme," jelasnya.
