JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Mantan tokoh pemerintahan yang juga ekonom, Rizal Ramli, digadang-gadang untuk masuk dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, kata mereka yang mengusulkan Rizal, negara butuh pemikir seperti dia yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia. Terlebih, setelah perekonomian Indonesia terpuruk akibat pandemi korona.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Government & Political Studies (GPS), Gde Siriana Yusuf menilai Rizal sulit masuk ke dalam pemerintahan Jokowi tersebab sikap pria kelahiran Padang yang rajin mengkritik kebijakan pemerintah era Jokowi.
Kalau pun ada tawaran Jokowi kepada Rizal, ia dipastikan tidak akan menerima begitu saja tawaran tersebut sebelum semua kebijakan pemerintah yang kontroversial dihentikan.
"Saya kira tidak semudah itu RR (Rizal Ramli, red) akan mau. Jika RR mau, saya yakin ada syarat-syarat yang diajukan RR. Seperti cabut dulu kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti kenaikan iuran Jamsostek, cabut program kartu pra kerja dan minta KPK selidiki skandal ini," kata Gede kepada wartawan, Kamis 28 Mei 2020.
TEROPONG JUGA:
> Pengamat Sebut Ada Peluang Rizal Ramli Masuk Kabinet Jokowi
Tidak hanya itu, lanjut Gede, kebijakan lain seperti vRancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Perppu Covid-19, UU Minerba serta beragam peraturan kontroversial lainnya pasti tak luput dari incaran Rizal agar segera dihapus. "Karena kan kebijakan-kebijakan tersebut yang selama ini dikritisi RR," imbuhnya.
Implikasi lain, kata Gde, jika Rizal masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju adalah sulitnya menjangkau persoalan beberapa regulasi tersebut. Pasalnya, Rizal pasti akan merasa dilematis terlibat dalam pemerintahan dengan peraturan yang selama ini ia kritik.
"Lalu buat apa RR masuk bercampur dg sesuatu yg awalnya dia kritik?" Ujarnya.
Gde menambahkan, syarat lain yang mungkin saja diajukan Rizal adalah keberadaan pihak-pihak di kabinet Jokowi yang selama ini cenderung berlawanan dengannya. Sebagian di antaranya bagi Rizal tidak memiliki kapabilitas dalam mengembangkan tugas kenegaraan.
"Jika mereka masih di dalam kabinet, ya RR akan diganggu terus seperti ketika Moratorium Reklamasi yang dia terbitkan dicabut lagi oleh LBP (Luhut Binsar Panjaitan, red)," katanya.
"Jadi saya pikir saat ini RR akan lebih mendengarkan kehendak rakyat banyak, bahwa rakyat membutuhkan new vision, new leader saat dunia ke depan akan menjalani new normal life," tambahnya menandaskan.
Sebelumnya, beberapa pihak mengusulkan agar Rizal Ramli ditarik kembali ke pemerintahan. Kabar itu juga menggaung di media sosial setelah dua tokoh oposisi, Rizal Ramli dan Said Didu saling berinteraksi soal rumor Rizal masuk dalam kabinet Jokowi.
Tokoh senior Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Ambon, Maluku, Nehemia Lawalata, misalnya, dalam keterangannya mengatakan bahwa Jokowi membutuhkan sosok seperti Rizal Ramli yang dalam berbagai kesempatan terbukti dapat membawa negara keluar dari krisis perekonomian.
Nehemia berujar, pemerintah sudah sepatutnya realistis dan menyadari bahwa perekonomian nasional ambruk akibat kesalahan kelompok pendukung neoliberalisme di dalam kabinet yang diwakili Sri Mulyani dan pandemi Covid-19.
"Kita inginkan RR bersedia masuk kabinet sebagai PM atau Menteri Utama demi keselamatan bangsa dan negara,” ucapnya.
