JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah masalah masih menjadi topik pembicaraan bagi sejumlah kalangan terkait masa depan Papua. Terutama sejak diberlalukannya Otonomi Khusus (Otsus), yang ditujukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Pasalnya, hingga kini kebijakan Otsus Papua belum sepenuhnya menjadikan masyarakat Papua hidup sejahtera di atas kekayaan alamnya sendiri. Penerapan Dana Otsus dianggap hanya dinikmati segelintir orang sedangkan sebagian lagibelum tersentuh.
Hal ini mencuat dalam diskusi virtual melalui saluran video interaktif Zoom Meeting, bertema ”Menakar Masa Depan Papua”, pada 14 Juni 2020, denganpeserta webinar 100 orang.
Hadir sebagai narasumber antara lain, Reno Mayor (Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019), Boy Markus Dawir (Tokoh Pemuda Papua), Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI), Michael Manufandu (Senior Pamong Papua) dan Dr. Wawan Hari Purwanto (Deputi Kominfo BIN).
Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019,Reno Mayor,mengaku mengapresiasi kebijakan Otsus Papua tersebut.
Namun, dia mempertanyakan, kenapa masyarakat Papua sampai saat ini masih hidup tidak sejahtera di atas kekayaan alamnya yang melimpah.
“Saya pikir, ini karena penerapannya masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan Dana Otsus sebagian lagi tidak tersentuh. Sedangkan, mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing, dan kualitas SDM belum merata,” ungkap Reno.
Untuk itu, dia memandang, pentingnya pemerintah mengajarkan kepercayaan diri dan kesiapan bersaing bagi masyarakat Papua. Mengingat, hal tersebut tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah.
Hal itu perlu diajarkan melalui sekolah di Papua, dengan cara memberikan akses pendidikan yang sesuai bagi situasi kewilayahan di tanah Papua. “Lakukan pemerataan dan tepatkan sasaran dalam penyerapan Dana Otsus,” pintanya.
Selanjutnya, Akademisi Universitas Indonesia (UI),Dr. Chusnul Mariyah menyorotifaktor eksploitasi SDA di Papua. Menurutnya, Indonesia punya UU dimana dalam pengelolaannya, 10% milik daerah.
“Sayangnya, ini selalu diperjualbelikan. Tolong kunci pasal tersebut agar 10% tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan dari dividen. Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah namun tidak kontekstual,” paparnya.
Saat ini, menurut dia, setidaknya Papua dibelenggu oleh 3 oligarki: politik, ekonomi, sosial. “Jangan jadikan Papua sebagai ladang project oriented oleh oknum politik. Truth and reconciliation harus dilakukan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pendang tentu boleh, namun jika adaself determinationyang merusak kedaulatan tentu harus juga ada aturan hukumnya,” tegas Chusnul.
Sementara itu, tokoh Pemuda Papua, Boy Markus Dawir mengatakan, cara pandang para pemuda Papua saat ini terbagi menjadi 2, yakni teman-teman yang mendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI.
“Rata-rata, teman-teman yang berseberangan ini merasakan tidak hadirnya negara dalam masyarakat Papua, terutama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI, atau POLRI dan bagian lainnya sehingga bergabung dengan kelompok separatis,” beber dia.
Kini, kata Boy, tergantung keseriusan negara apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tidak kunjung selesai hingga kini.
“Hal seperti ini bisa menjadi bom waktu. Lakukan cara yang baik, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan semoga ditindaklanjuti sesuai aturan hukum,” katanya.
Selanjutnya, Duta Besar RI, Prof. Dr. Imron Cotan mengatakan, di era padat teknologi dan media saat ini, semua berusaha memonopoli kebenaran.
“Dari perspektif hukum dan sejarah, harus kita akui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri, bahwa Indonesia mengintegrasi Papua,” jelas dia.
Menurut Imron, mengenai tuduhan rasisme, diskriminasi, seperti yang disuarakan kelompok separatisme, hal tersebut salah tuduh.
“Tuduhan itu tidak sepenuhnya terjadi. Ya, memang ada beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI. Asumsi-asumsi separatisme itu hanyalah dibangun oleh ilusi. Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus (Otonomi Khusus) Papua, seluruh jabatan publik di provinsi Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Jadi, mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua,” terang Imron.
Senior Pamong Papua, Michael Manufandu mengatakan, sejak tahun 2012-2013 Presiden SBY telah menyiapkan 1000 anak untuk belajar di universitas terbaik agar lebih konstuktif,to be the leader of tomorrow. Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah disana.
Pemerintah, lanjutnya, juga telah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat, sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang juga sudah jauh lebih baik sejak pembangunan oleh Presiden Jokowi.
Deputi Kominfo BIN,Dr. Wawan Hari Purwantomengungkapkan, saat ini pemerintah sedang terus melakukan percepatan-percepatan segala bidang, mulai sekolah, fasilitas, energi, air bersih, kebutuhan pabrik, perbatasan Papua, yang secara prinsip ditujukan untuk mempercepat penyetaraan Papua dengan provinsi lainnya.
“Terlebih saat ini jelang PON Papua, kita juga bangun fasilitas olahraga dengan standar dunia. Kita kerjakan secara holistik demi mewujdukan keadilan sosial,” paparnya.
“Kita lihat kreatifitas di Papua, telah diberdayakan sebagai kawasan ekonomi khusus yang terkenal di dunia, kita dorong agar tumbuh cepat, termasuk penguatan distrik-distrik. Pendekatan ekologis, SDM digenjot habis, sebagaimana Reno Mayor penerima Bidik Misi sejak SMA,” sambungnya.
Namun demikian, kata dia, evaluasi Otsus tetap harus terus dilakukan dengan melibatkan OAP. “Jika ada yang merasa masih belum tersentuh, mohon dimaklumi karena begitu luasnya wilayah Papua,” pungkas Wawan.
