JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi Keuangan (Komisi IX) DPR, Anis Byarwati, masygul kala mengetahui rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tertera dalam rencana anggaran Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021. Pasalnya, pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi korona dipastikan masih akan dirasakan hingga tahun depan.
“PKS betul-betul prihatin dengan rencana ini,” kata Anis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Ahad, 28 Juni 2020.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mempertanyakan rencana pemerintah melalui Kementerian Bappenas yang tetap menjalankan dan memproses rencana pemindahan ibukota negara ditengah pandemi korona yang belum berakhir.
Ia mempertanyakan hal itu karena adanya informasi yang berkembang mengenai proses tender penyusunan master plan Ibu Kota Negara yang telah disiapkan dengan menggunakan dana sebesar Rp 85 milyar.
Informasi beberapa media mengungkapkan dari dokumen sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh LPSE, bahwa Satuan Kerja kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS menyiapkan paket dengan kode 6740199 bernama Peyusunan Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN Master Plan Ibukota Negara.
TEROPONG JUGA:
> Nasihat DPR untuk Menkeu Soal RAPBN 2021: Istiqomah untuk Kepentingan Rakyat
Paket ini disiapkan pada 24 Maret 2020 dengan metode penunjukan langsung dan APBN 2020. Adapun kategori yang mengikuti tender ini adalah Jasa Konsultasi Badan Usaha dan karena penunjukan langsung, maka hanya ada satu peserta. Akhir dari pendaftaran ini adalah 24 April 2020.
Tak hanya itu, Anis juga mengungkapkan da paket penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN, paket pengadaan kajian keanekaragaman hayati dan pangan untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN, serta paket kajian reklamasi tambang untuk mendukung penyusunan kajian lingkungan hidup strategis untuk master plan IKN.
Anggota Badan Anggaran DPR ini menyatakan ditengah pandemi yang belum juga berakhir, urusan pemindahan Ibu Kota Negara seharusnya tidak menjadi prioritas. Anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk menangani masalah wabah dan dampaknya yang sudah meluas.
“Pemindahan Ibu Kota Negara tidak bisa disebut sebagai program prioritas dimasa darurat pandemi seperti sekarang ini,” tegasnya. Anis meminta Bappenas mengkaji ulang tentang program-program pindah Ibu Kota Negara ini.
Selain itu, Anis juga meminta dana bantuan sosial untuk rakyat harus ditambah agar mencukupi semua kebutuhan. Pemulihan ekonomi rakyat harus jadi prioritas agar recovery segera berlangsung dan ekonomi bisa tumbuh kembali.
“Catatan penting kami adalah bahwa semua anggaran, harus fokus untuk rakyat. APBN sesuai amanat konstitusi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus utamakan untuk program penanganan pandemi ini,” imbuhnya.
Hal lain yang juga perlu menjadi prioritas, kata Anis, adalah reformasi sistem ketahanan pangan, kesehatan nasional, sistem pendidikan, sistem perllindungan nasional dan sistem ketahanan bencana. Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan kesiapan pemerintah terhadap antisipasi dan mitigasi dampak yang timbul akibat gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya.
