JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kemarahan Presiden kepada menteri-menterinya karena lambatnya pelaksanaan program penanganan Covid-19 bisa dimaklumi oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli, Senin (29/6/2020).

PKS misalnya, lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan covid, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.

Bahkan Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat.

Meski demikian, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya. Posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.

"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau Pemerintan hadir seutubnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secar ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," terangnya.

Kemarahan presiden mudah-mudahan bisa direspon cepat oleh pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. "Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.