JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi Demokrat Muhammad Nasir mengatakan kalau pembelian saham freeport 51% perlu dikaji secara lebih mendalam.

Untuk itu, Fraksi Demokrat mendorong Komisi VII DPR RI untuk membentuk Panitia Khusus untuk menelusuri pembelian saham Freeport 51%.

"Kita konsultasi ke internal fraksi, internal komisi saya sarankan soal freeport dan pembelian saham atau penambahan hutang kita buat pansus aja," kata Nasir saat Komisi VII DPR RI melakukan RDP dengan beberapa Dirut BUMN Pertambangan, di Senayan Jakarta Pusat, Selasa (30/06/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menuturkan kalau PT Freeport telah dijadikan komoditas politik untuk Pilpres kemarin padahal 2021 urusan freeport sudah selesai.

Menurutnya, pembelian saham PT Freeport perlu diselidiki secara mendalam jangan sampai BUMN ini melakukan pengajuan hutang secara terus menerus.

"Bisa aja, tiga perusahaan ini bangkrut kalau hutang begini terus dan coba buat data secara rinci supaya terang benderang," tuturnya.

Nasir menyebut sangat prihatin dengan kondisi PT Freeport yang melakukan pengajuan hutang secara terus menerus dan bisa jadi ini menjadi bom waktu.

"Kasian warga papua kalau begini terus, apa papua seperti ini saja papua jga harus maju seperti jakarta," ujarnya.

Nasir menilai jangan sampai PT Freeport hanya dijadikan sapi perah saja untuk kepentingan tertentu maka pembentukan pansus menjadi solusi untuk menemukan pemain sebenarnya.

"Pansuskan saja, karena ga jelas laporan keuangan tentang pembelian saham freeport ini bisa jadi sapi perah saja," pungkasnya.