JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan alasan pemerintah dalam menghentikan program kartu prakerja yang disebutkan di dalam surat yang beredar tersebut dinilai hanya sebagian dari komplain masyarakat.

Menurutnya, masih ada beberapa alasan lain yang tidak dimasukkan, meski begitu alasan-alasan tersebut dianggap cukup mewakili alasan-alasan lainnya, yang penting untuk sementara program ini dihentikan terlebih dahulu.

"Dalam melakukan evaluasi terhadap program kartu prakerja, pemerintah diharapkan dapat melibatkan berbagai pihak yang terkait," kata Saleh melalui pesan singkatnya, Kamis (02/07/2020).

"Setidaknya, pemerintah dapat melibatkan para pengusaha, organisasi buruh dan pekerja, akademisi, para pengamat, dan mereka-mereka yang dinilai memahami persoalan pelatihan kerja," sambungnya.

Saleh menuturkan dengan pelibatan tersebut diharapkan akan dapat mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat mengembalikan fungsi pelatihan itu kepada tujuannya awalnya.

“Kalau pemerintah masih berniat tetap melanjutkan program kartu prakerja ini, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, bila perlu evaluasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya dugaan pelanggaran hukum di dalam pelaksanaan program tersebut," tuturnya.

Politisi PAN tersebut mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghentikan program kartu prakerja, ini sudah sesuai dengan harapan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini.

Penghentian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi total terhadap pelaksanaan program kartu prakerja tersebut.

“Kartu prakerja ini adalah salah satu program unggulan presiden Jokowi, karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan harapan dan ekpektasi presiden dan tentu Harus dapat memberikan solusi bagi para pencari kerja, para pekerja yang ingin meningkatkan skill, dan terutama para pekerja korban PHK," tuturnya.

Saleh menilai kalau program kartu prakerja telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan tentu program tersebut harus dapat menjawab permasalahan masyarakat.

"Anggaran pelaksanaan program ini kan besar. Ada 20 Triliun, sudah seharusnya program inj mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat," pungkasnya.