JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah memperbaiki fasilitas pendukung di Pulau Kelor yang masuk dalam kawasan Taman Nasional (TN) Komodo terkait rencana penyelenggaraan KTT G-20 pada 2023 di Labuan Bajo. "Sebenarnya pembangunan fasilitas dari DAK di pulau ini dalam rangka persiapan menuju KTT G-20 pada 2023 nanti," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata kepada wartawan saat meninjau ke Pulau Kelor, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.
Rudy mengatakan bahwa pembangunan fasilitas pendukung untuk pariwisata di pulau-pulau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya di Pulau Kelor saja, namun juga untuk beberapa pulau lain yang ada kawasan TN Komodo.
Kementerian PPN sedang menyiapkan Labuan Bajo dan sekitarnya untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelas dunia. "Berkelas dunia di sini artinya kita ingin nanti ada narasinya, atau ceritanya kenapa disebut sebagai Pulau Kelor, atau mengapa disebut sebagai Pulau Rinca dan sebagainya," katanya.
Hal itu juga disesuaikan dengan arahan dari Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat yang juga menginginkan agar berbagai atraksi budaya dan penamaan pulau-pulau yang menjadi lokasi wisata hendaknya dibuatkan narasinya sehingga wisatawan yang datang bisa paham.
Terkait pemilihan Pulau Kelor tersebut, menurut dia, sebenarnya berdasarkan pengajuan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda Manggarai Barat.
Bappenas sendiri menyatakan bahwa akan menerima usulan dari berbagai daerah, namun harus dilihat lagi apakah yang diusulkan tersebut berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat atau tidak.
Kadis Pariwisata Manggarai Barat Agustinus Rinus mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung di Pulau Kelor telah cair 100 persen.
"Jumlah anggaran DAK itu sudah cair 100 persen. Jumlahnya mencapai Rp872 juta. Nantinya akan digunakan untuk penataan atau jalan untuk mendaki ke puncak, toilet, serta rumah jaga," tambah dia.
Berdandan
Dua kementerian saling berkolaborasi mendukung pengembangan infrastruktur di Pulau Rinca, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (LHK).
Kementerian PUPR akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur seperti jalan gertak elevated seluas 3.055 m2, penginapan petugas ranger, peneliti, dan pemandu wisata seluas 1.510 m2.
Lalu, pusat informasi seluas 3.895 m2, pos istirahat seluas 318 m2 dan pos jaga seluas 126 m2, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) melalui pemasangan perpipaan sepanjang 550 meter, dan reservoir seluas 144 m2 (kapasitas 50 m3) serta pengaman pantai sepanjang 100 meter dan pembangunan dermaga seluas 400 m2 dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter.
Pada 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo. Meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan sumber daya air, permukiman, dan perumahan.
Untuk pengembangan infrastruktur Pulau Rinca, pada tahun anggaran 2020 dilakukan pembangunan sarana dan prasarana dengan alokasi anggaran Rp 21,25 miliar, reservoir SPAM senilai Rp 2,41 miliar, dan pembangunan pengaman Pantai Loh Buaya Rp 46,3 miliar.
