JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR menyatakan setuju dana talangan untuk PT Garuda dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), dengan syarat skema pengembalian dana yang jelas dalam jangka waktu lima tahun. Pemberian dana pinjaman lebih mendidik agar BUMN bertanggung jawab terhadap dana rakyat ketimbang dana penyertaan modal negara (PMN) yang tidak memerlukan pengembalian.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR dari fraksi PKS, Amin Ak dalam keterangan tertulis, Ahad, 19 Juli 2020. Amin menjelaskan, PKS sudah menyampaikan hal tersebut dalam pandangan Fraksi PKS terkait dana talangan dan PMN untuk BUMN di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2020) lalu.
Menurutnya, dana talangan itu perlu diatur secara jelas dalam norma peraturan hukum dan perundang-undangan. Ini menjadi bagian penting karena BUMN Persero yang mendapatkan dana talangan tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara.
Fraksi PKS menyetujui dana talangan untuk PT Garuda Indonesia untuk menyelamatkan satu-satunya perusahaan penerbangan nasional yang dimiliki bangsa Indonesia, dengan syarat manajemen baru Garuda Indonesia merealisasikan good corporate governance agar kasus yang menimpa Garuda bisa segera diselesaikan.
“Tingginya angka proporsi fixed cost terhadap total cost yaitu 46%, turunnya pendapatan akibat Covid-19, dan kewajiban pinjaman yang jatuh tempo bisa berdampak buruk bagi Garuda,” kata Amin.
Amin Ak
Sementara itu, Fraksi PKS mengapresiasi kinerja angkutan barang KAI yang masih menunjukan pertumbuhan hingga April 2020 dan menjadi support bagi pendapatan keseluruhan KAI, ditengah menurunnya pendapatan angkutan penumpang akibat kebijakan pembatasan sosial.
Meski begitu, tetap perlu diwaspadai potensi penurunan pendapatan angkutan barang sepanjang 2020 ini akibat berkurangnya permintaan karena menurunnya produktivitas Industri.
Skema dana talangan yang akan diberikan kepada KAI ini sangat mudah dengan instrumen soft loan dan tingkat bunga yang sangat rendah yaitu 2% - 3%. Karena itu, pendanaan sebesar Rp 3,5 T untuk KAI ini harus digunakan secara tepat volume dan tepat sasaran sesuai peruntukannya.
Sedangkan terkait dengan dana talangan untuk Perum Perumnas, Fraksi PKS mendorong Perum Perumnas untuk menjamin ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Fraksi PKS mendesak agar mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana talangan untuk BUMN dilakukan secara ketat berkala agar tepat sasaran dan BUMN mampu mengembalikan dana rakyat tersebut,” pungkas Amin.
