JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan audiensi dan sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi UMKM yang terdampak Covid-19 dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan program percepatan kemitraan CSR Pertamina di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Jumat (28/8/2020).
Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Suparman Sirait, mengatakan dengan adanya program ini UMKM termasuk di NTT dapat berkembang dan membuat sebuah ekosistem.
"Kita berharap UMKM di NTT bisa membuat sebuah ekosistem yang dimana di dalamnya saling menjual dan membeli," kata Suparman.
Ia juga mengungkapkan lesunya ekonomi akibat pandemi telah membuat masyarakat, khususnya daerah NTT yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai pelaku UMKM, membuat mereka merasa khawatir.
"Seorang menyusun digitalisasi pasar produk UMKM. Terlebih di era pandemi ini terjadi perpindahan daro offline ke online. Karena kalau offline akan sulit. Target 10 juta umkm termasuk di NTT ini," ka dia
Suparman mengatakan ke depannya pihaknya akan menciptakan pasar online untuk wadah bagi UMKM agar berkembang dan terus berkembang. Menurutnya, pemerintah tidak akan sanggup mewujudkan digitalisasi ini sendiri, oleh sebab itu dibutuhkan bantuan dari bebagai pihak. Dengan kata lain, pekerjaan ini dilakukan dengan kerja bersama-sama.
Ia menjelaskan, program ini akan melibatkan ormas dan tokoh agama agar memudahkan dalam sosialisasi dan tidak terpaku dalan birokrasi sehingga lebih cepat dan efesien.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, mengatakan Bung Hatta, pernah berkata bahwa koperasi adalah kekuatan utama ekonomi bangsa.
Menurutnya, agar masyarakat bisa hidup makmur dan sejahtera maka pemerintah harus berpihak kepada masyatakat kecil termasuk UMKM. "UMKM ini membutuhkan bantuan dalam memberikan kemitraan yang berperan membangun sistem ekonomi gotong royong," kata pria yang akrab disapa Romo Benny ini.
Ia menambahkan bahwa
bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, baik sandang, papan, dan pangan yang merupakan sumber kekuatan masyarakat.
"Semua kebijakan ekonomi harus berdasarkan Pancasila.Ideologi harus menghidupi masyarakatnya, kerja Ideologi itu adalah membawa kesejahteraan masyarakat . Semua orientasi harus menuju pada kesejahteraan bagi kekuatan ekonomi khususnya pada komunitas kecil," paparnya.
Selain itu, Benny memandang asas UMKM harus berdasarkan kolaborasi dengan memanfaatkan teknologi, branding, dan network jaringan. Pasalnya, peran UMKM adalah menjauhkan masyarakat dari jurang kemiskinan dan meratakan tingkat perekonomian.
Benny berharap koperasi ini harus diutamakan khususnya untuk mengalah industri kecil, "Koperasi harus di utamakan untuk mengolah industri kecil dan memajukan ekonomi rakyat maka dibutuhkan kemitraan dengan BUMN," tegas dia.
Sementara itu, Comm & CSR MOR V Jatimbalinus Pertamina, Dhuha H. Hatman, mengingatkan bahwa kemitraan ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan dananya berasal dari sepersekian persen dari laba yang diperoleh pertamina.
"Kemitraan ini sudah ada sejak lama, selain itu bunga yang dibebankan pada UMKM kecil hanya 3 persen dari jumlah pinjaman modal, tentu ini rendah jika dibandingkan pinjaman di bank lain," kata Dhuha.
Acara yang digelar BPIP bersama Pemerintah Provinsi NTT ini berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan. Acara diselenggarakan secara virtual dengan peserta lebih dari 100 orang baik dari unsur pemangku kebijakan, tokoh agama, dan pelaku UMKM di NTT.
