JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik Gde Siriana Yusuf menegur juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman yang menyebut kalau influencer merupakan ujunt tombak demokrasi.

Gde mengatakan kalau sebelum era digital ataupun saat era digital baik atau buruknya demokrasi dijalankan tergantung pada kekuatan civil society.

"Semakin kuat civil society, maka demokrasi makin berkualitas. Dan aktivitas civil society tidak berbayar, termasuk para netizen," kata Gde saat dihubungi, (01/09/2020)

Gde menuturkan bila kondisi saat ini masyarakat partisipatif dalam adanya kebijakan pemerintah influencer tidak harus dibayar.

"Jika fadjroel bilang skrg masyrakat partisipatif dlm kebijakan ya mestinya influencer ini tidak dibayar pemerintah," tuturnya.

Gde yang juga salah satu deklarator KAMI menyebutkan kalau Influencer yang juga corong pemerintah diibaratkan seperti Netizen plat merah.

"Hal tersebut, karena dibayar pemerintah tidak bisa dibilang partisipasi masyarakat lagi karena saat ini influsncer tersebut menjadi corong suara pemerintah, seperti biro agitasi propaganda pemwrintah," ujarnya.

Gde menyebut kalau situasi saat ini justru menimbulkan perlawanan atau gap di masyarakat dan antara netizen yg murni partisipasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan publik dan netizen plat merah.

Dengan adanya netizen plat merah berbayar yg mendukung kebijakan plat merah, potensi konflik horizontal pun besar," pungkasnya.