JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Partai Demokrat menyetujui kalau pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk dibahas lebih lanjut.

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan kalau Negara Indonesia perlu memiliki UU yang secara khusus mengatur data pribadi demi melindungi Bangsa Indonesia.

"Hal tersebut untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat untuk menghindari tindakan penyalahgunaan agar menciptkaan produk yang tepat sasaran," kata Rizki dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Kemenkominfo, Kemendagri, dan Kemenkumham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (01/09/2020).

Rizki menuturkan kalau dalam pelaksanaan tersebut penginputan data harus dilakukan secara proporsional sehingga dapat menghindari kebocoran seminimal mungkin.

Kehadiran RUU PDP, tutur Rizki diharapkan pula pemerintah memperhatikan aspek aspek penting yang dapat mengedukasi masyarakat supaya informasi data pribadi dapat terlindungi.

"Dengan adanya RUU PDP, diharapkan pemerintah memiliki instrumen Edukatif kepada masyarakat untuk mengerti tentang pentingnya melindungi informasi data pribadi masing masing," tuturnya.

Politisi Muda Demokrat tersebut memandang kalau RUU PDP yang akan dibuat kelak harus memperhatikan standarisasi yang berlaku di luar negeri dan tetap perlu memperhatikan nilai lokal yang ada.

"RUU PDP yang akan dibuat kelak harus mengikuti standarisasi yg ada di luar negeri dan tentu tanpa menghilangkan esensi lokal yang berlaku sehinga relevansi dapat terjaga," ujarnya.

Menutup pemaparannya, Rizki menilai kalau RUU PDP juga dapat menjadi sebuah modal untuk Negara Indonesia untuk menjalin kerjasama perlindungan data pribadi dengan Negara Luar Negeri.

"Ini penting untuk jadi prasyarat kerjasama PDP dengan aktor di luar negeri, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan internasional," pungkasnya.