Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Kamis, 04 Jun 2015 - 05:47:03 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Kata Fadli Zon Soal Artis Prostitusi Inisial SB

68070048600_1414153096-Fadli_Zon.jpg
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon angkat bicara terkait dengan tudingan adanya anggota DPR yang menggunakan jasa prostitusi artis SB dalam berkencan.

Karena itu dia meminta pengacara germo RA, Pieter Ell, agar berterus terang membocorkan nama-nama yang anggota DPR yang tersangkut dengan SB.

"Cukup Yang bersangkutan laporkan saja ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Tidak usah berspekulasi kalau terkait dengan ini. Kita tidak tahu apakah legislatif tahu pusat atau daerah. Kalau punya fakta, sebut saja," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/6/2015)

Menurutnya, Pieter harus melaporkan kkasus itu ke MKD. Dengan demikian publik bisa tahu apakah laporan itu benar atau tidak. "Nanti buktikan kebenarannya.
Jangan buat polemik berkepanjangan," katanya.

Sepertii diketahui, pengacara germo RA, Pieter Ell dalam sebuah kesempatan menyebut bahwa SB punya pelanggan dari kalangan anggota dewan. Sayangnya, dia ogah membongkar identitas anggota parlemen tersebut. (ai)

tag: #DPR  #prostitusi  #artis  #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...