JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejak 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mengungkit potensi ekonomi daerah melalui program strategis yang menyasar perluasan akses keuangan masyarakat.
Beberapa program tersebut, antara lain, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Center, Bank Wakaf Mikro (BWM), Program Jaring, Laku Pandai, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Terkait inisiatif tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta mendukung keberlanjutan dan pengembangan program-program tersebut agar cakupannya terus diperluas sehingga lebih banyak menjangkau desa-desa yang memiliki potensi unggulan.
“Saat ini, OJK telah membentuk 29 BUMDes Center yang tersebar di Nusantara. Program ini menjadi salah satu terobosanuntuk mendorong percepatan ekonomi wilayah pedesaan karena BUMDes memang memiliki peran esensial sebagaipengelola potensi sumber daya alam masing-masing wilayah. Kami mendukung keberlanjutan program-program ini danmendorong OJK terus memperluas jangkauan program agar lebih banyak desa dapat merasakan manfaatnya,” tutur Puteri melalui keteranganya, Selasa (06/10/2020).
Melalui program Optimalisasi BUMDes Center, OJK akan memfasilitasi masing-masing BUMDes untuk tiga hal, yaitupeningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis, perluasan akses keuangan, serta digitalisasi.
Dalam mengakses sistem keuangan, Puteri mengapresiasi perihal sinergi antara BUMDesa Center dengan layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau branchless banking yang disediakan oleh agen-agen milik Perbankan.
“Inisiatif ini sangat baik untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat pedesaan dan mendekatkan mereka dengan layanan perbankan. Terlebih, saat ini skema bantuan sosial dan stimulus pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga disalurkan melalui agen-agen Laku Pandai. Untuk itu, integrasi Laku Pandai dengan BUMDes tentu akan sangat membantu penyaluran bantuan tersebut,” puji Puteri.
Tidak hanya itu, di masa pandemi seperti sekarang, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga mencermati kondisikeuangan masyarakat yang menjadi lebih rentan.
Ia khawatir bahwa hal ini berpeluang membuat masyarakat lebih mudah
tergiur dengan tawaran pinjaman uang dari layanan keuangan (fintech) ilegal yang menawarkan pinjaman cepat dengan
bunga sangat tinggi.
Untuk menghindari permasalahan tersebut, Puteri mendorong optimalisasi TPKAD dan program K/PMR di daerah pemilihannya.
“Selama pandemi, saya mendapat banyak
keluhan dari daerah pemilihan (dapil) saya, Jawa Barat VII, mengenai kesulitan
pembiayaan untuk keberlanjutan usaha mereka yang sempat terpuruk karena pandemi. Maka dari itu, peran TPKAD ini
sangat saya harapkan keberadaannya untuk melawan bank-bank emok ilegal yang masih marak beroperasi. Selain itu,
terkait pembiayaan, konstituen saya sangat menanti implementasi program K/PMR ini untuk usaha mereka. Maka dari
itu, kami meminta OJK agar dapat memberi gambaran konkret mengenai rencana implementasi program ini, utamanya
di Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta,” pinta Puteri.
Menutup keterangannya, Puteri berharap ekonomi pedesaan benar-benar dapat terbantu dengan program strategis OJK
ini sehingga dapat segera kembali pulih seperti sebelum pandemi.
“Upaya-upaya OJK untuk mengungkit perekonomian daerah diharapkan dapat membantu memutar roda ekonomi
masyarakat kembali. Selain itu, tentunya, dengan tak henti-hentinya berupaya mengedukasi masyarakat agar lebih
familier dengan layanan keuangan. Jangan sampai situasi sulit akibat pandemi ini dijadikan kesempatan oleh para fintech
ilegal mendapatkan lebih banyak korban. Semoga kita terus dapat bahu-membahu memulihkan ekonomi kita,” tutup Puteri.
