JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Media ternama Amerika Serikat (AS), The New York Times menyoroti kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Pentagon.

New York Times menulis bahwa Prabowo baru bisa kembali ke Amerika Serikat setelah dua dekade dilarang masuk ke negara tersebut.

Laporan berjudul "Indonesian Defense Chief, Accused of Rights Abuses, Will Visit Pentagon" itu terbit pada Rabu (14/10/2020) waktu setempat.

New York Times menulis selama dua dekade, Prabowo menjadi paria (kaum terlunta-lunta) dalam urusan internasional. Namun kini, dia justru mendapatkan undangan untuk berkunjung ke Departemen Pertahanan AS atau Pentagon yang berbasis di Arlington, Virginia.

"Selama dua dekade, Prabowo Subianto, mantan jenderal Indonesia, menjadi paria dalam urusan internasional," tulis The New York Times.

"Prabowo, yang pernah menjadi menantu diktator Suharto, yang meninggal pada tahun 2008, dan mantan komandan pasukan khusus Indonesia yang ditakuti, disalahkan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan yang dipimpinnya. Di bawah Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, dia dilarang mengunjungi Amerika Serikat," sambung Media AS tersebut.

New York Times menyatakan bahwa Prabowo mendapatkan undangan dari Menhan AS Mark T Esper dan Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan para pejabat tinggi di Pentagon.

Selain itu, New York Times menilai bahwa kunjungan ini merupakan puncak pencarian Prabowo atas kehormatan dan bagi AS, pertemuan ini dilihat penting karena AS saat ini sedang bersitegang dengan China.

"Bagi Prabowo, yang akan berusia 69 tahun pada hari Sabtu, dalam perjalanannya, kunjungan tersebut adalah puncak dari pencarian selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan. Bagi Washington, ini menyoroti pentingnya Indonesia, sekutu AS yang berpotensi penting melawan China, dan selanjutnya menandakan degradasi hak asasi manusia ke masalah diplomatik kecil," tulisnya.

Selain itu New York Times juga menyoroti soal protes dari Amnesty International dan enam kelompok hak asasi manusia lainnya, yang meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat melanggar aturan Amerika Serikat sendiri.

New York Times menulis bahwa selama ini Prabowo diduga terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran HAM.

"Sebagai komandan pasukan khusus negara di bawah Suharto pada akhir 1990-an, Prabowo diberhentikan dari militer oleh panel jenderal karena memerintahkan penculikan aktivis mahasiswa dalam upaya yang gagal untuk menjaga ayah mertuanya tetap berkuasa. Prabowo juga dituduh melakukan kekejaman di Timor Timur, bekas provinsi yang memisahkan diri pada 1999 dan merdeka pada 2002," tulis New York Times.