JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak mengobok-obok tradisi baik dalam penggantian Panglima TNI.

"Tradisi penggantian Panglima TNI yang menganut asas giliran di antara angkatan-angkatan yang ada di TNI sudah baik sekali. Mestinya itu jangan diobok-obok," ujar Margarito kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (6/6/2015).

Margarito menambahkan, tradisi giliran dalam mengangkat Panglima TNI akan menimbulkan soliditas di antara angkatan-angkatan yang ada yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

"Tak ada angkatan yang merasa dianakemaskan, atau dianaktirikan. Semua akan merasa dianggap penting," tegas Margarito.

Menurut Margarito, meskipun tradisi giliran itu tak ada dalam undang-undang tertulis, Presiden Jokowi wajib melaksanakannya. Sebab, hal itu menyangkut keutuhan TNI sebagai garda terdepan ketahanan dan keamanan negara.

"Jadi, jangan karena tradisi itu pernah dilaksanakan oleh Presiden SBY, lalu Jokowi menolaknya. Itu tidak benar," pungkas Margarito.

Saat ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki usia pensiun. Moeldoko berasal dari Angkatan Darat, dan mestinya calon pengganti Moeldoko tidak lagi berasal dari Angkatan Darat. (mnx)