JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF). Menurutnya, LPI dapat menjadi alternatif solusi kebutuhan pembiayaan pembangunan
nasional jangka panjang.

Selain itu, Putkom sapaanya meyakini, dengan kewenangan pengelolaan investasi yang holistik, mulai dari tahap
perencanaan hingga evaluasi, diharapkan mampu berkontribusi terhadap perbaikan iklim investasi Indonesia kedepan.

"Karenanya, LPI memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya," kata Politikus Golkar itu, Senin, (25/1/2021).

Putkom menambahkan, dengan terbentuknya LPI dengan dasar hukum yang kuat beserta kewenangan khusus untuk melakukan investasi secara fleksibel, LPI dapat memberikan kepastian sekaligus meningkatkan keyakinan bagi
investor.

"Tentunya hal ini juga didukung dengan desain tata kelola dan manajemen yang profesional
dan mengacu pada praktik bisnis internasional untuk mencegah risiko fraud dan memaksimalkan
kinerja. Keunggulan inilah yang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi Investor," papar Putkom.

Terkait langkah pemerintah akan memfokuskan dana di SWF untuk sektor infrastruktur, Putkom, berharap LPI memiliki potensi yang besar untuk dapat memperluas pembiayaan pada sektor-sektor lain.

"Seperti pariwisata, teknologi, bahkan energi terbarukan. Tentu saja, hal tersebut dengan
memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko atas setiap proyek yang akan didanai," kata Putkom.

Tidak hanya itu, Putkom memandang, dengan LPI akan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingfa mengurangi ketergantungan akan utang.

"Meskipun menurut PP 74/2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman. Tetapi, ke depan kita perlu dorong agar nantinya LPI dapat lebih menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif," tutur Putkom.

Putkom menegaskan, keberadaan LPI tentu diharapkan dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional.

"Dengan begitu, belanja APBN dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan seperti peningkatan kualitas kesehatan,sumberdaya manusia, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi," tegas Putkom.

Terakhir, Putkom mengaku, yakin LPI tidak merugi dan bernasib seperti 1MDB Malaysia. Salah satunya, ialah membuat struktur organisasi dan payung hukum pembentukan LPI sudah cukup kuat untuk mendukung operasionalnya.

"Namun, tentu kedepan aspek kepatuhan, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko atas pengelolaan investasi harus menjadi perhatian utama," ungkap Putkom.

Hal tersebut, tambah Putkom, juga patut disertai mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat. Begitu pula dengan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang wajib dijalankan dengan baik.

"Agar dapat mencegah moral
hazard yang mungkin terjadi," pungkasnya.