JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sejumlah pihak utamanya kalangan Politikus tertentu menyesalkan pola penanganan banjir yang dilakukan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama ini. Pasalnya, mereka menganggap banjir tahun ini merupakan banjir yang cukup parah dampaknya.
Eks anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Nursyahbani Katjasungkana menegaskan, kritikan yang dialamatkan sejumlah pihak kepada gubernur Anies Baswedan terkait terjadinya banjir disejumlah titik di Jakarta kurang relevan. Mengingat Jakarta adalah daerah yang saling terhubung dengan daerah lainnya.
"Masalah banjir di Jakarta dan Jabotabek tidak sepenuhnya dibawah kontrol Gubernur kan, harus ada kebijakan dan gerak bersama dengan PUPR dan dinas terkait serta koordinasi dengan wilayah Jabotabek," tandasnya kepada wartawan, Minggu (21/02/2021).
Nursyahbani justru menyesalkan masih adanya ego sektoral dari instansi tertentu ketika berbicara soal penanganan banjir Jakarta.
Misalnya saja, ungkap dia, ketika gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan konsep naturalisasi sebagai ikhtiar meminimalisir banjir, justru dilain pihak dalam hal ini Kementerian PUPR menghendaki pola penanganan yang berbeda.
"Pendekatannnya saja tak bisa dikompromikan. Naturalisasi (Gub DKI) vs Betonisasi (PUPR/Basuki). Komen-komen PUPR malah seperti tak ikut menyebabkan banjir, lah proyek-proyek yang mangkrak di Jakarta dan sekitarnya termasuk juga KA cepat yang membabat lebuh dan hutan dan seterusnya," sindirnya.
Belum lagi dari segi geodesi, kata dia, penurunan tanah Jakarta atau Pantura secara umum bisa dikatakan jadi salahsatu faktor terjadinya berbagai bencana termasuk banjir saat ini.
"Kementerian Lingkungan Hidup juga tak melakukan penyelamatan lingkungan hidup dengan benar, membiarkan hutan terus digunduli yang akhirnya menyebabkan cuaca ekstrim di Indonesia," tandasnya.
Selain faktor-faktor tersebut, kata dia, kesadaran manusia juga menjadi faktor kunci terkait keseimbangan alam ini.
"Dari segi manusianya: belum ada kesadaran meluas bahwa bencana banjir ini buatan manusia. Jokowi misalnya, saat meninjau banjir KalSel, nyalahin curah hujan. Padahal hujan juga terkait dengan cuaca ekstrim karena perubahan iklim dan kebijakan yang mengobrak-obrak lingkungan hanya demi keuntungan dan keserakahan kaum kapitalis oligarki itu," sindirnya lagi.
Fenomena banjir Jakarta, jelas dia, bukan sesuatu yang ujug-ujug terjadi begitu saja.
"Banjir ini sudah berpuluh tahun lalu, dan terjadi dan terjadi lagi tiap tahun, tapi apa orang berhenti buang sampah sembarangan misalnya, atau membangun perumahan, perkebunan, menebangi hutan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan," ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III, Darmadi Durianto menilai, pola penanganan banjir ala Gubernur Anies Baswedan sangat amburadul.
"Tidak terkonsep dengan baik pada kenyataannya pola penanganan dan antisipasi banjir di Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan. Banjir makin parah dan lebih parahnya lagi banjir teori. Anies gagal dalam hal ini dan lebih cocok Anies jadi dosen ketimbang jadi gubernur. Dosen adalah profesi terhormat dan sangat pas buat Anies," sindir Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan, Minggu (21/02/2021).
