JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda berharap Kemendikbudristek bisa berkoordinasi dengan daerah.

Hal ini agar pembelajaran tatap muka (PTM) bisa terlaksana di wilayah PPKM level 1 hingga 3.

Syaiful Huda mengungkapkan, salah satu yang menjadi perhatian Komisi X DPR yaitu belum terjadinya sinkronisasi.

Baik di level kebijakan maupun di level operasional antara SKB 4 Menteri dengan upaya yang seharusnya dilakukan kementerian.

Misalnya, pada saat rapat kerja Kemendikbud menyampaikan kepada anggota dewan terdapat 12 pemerintah daerah yang masih belum berani memberi izin pelaksanaan PTM terbatas. Walaupun wilayahnya masuk level 1,2,3 PPKM.

Dalam konteks ini Kemendikbudristek tidak cukup hanya menyampaikan keluh kesah kepada Komisi X.

Melainkan, juga harus ada tindakan nyata dengan turun langsung ke daerah yang belum berkenan membuka sekolah itu.

"Ada tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemda dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah pusat supaya PTM bisa terlaksana," tuturnya dalam Rakornas KPAI secara daring, di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Syaiful Huda mengungkapkan, koordinasi ini penting agar apa yang menjadi beban pemerintah daerah (pemda) untuk menentukan diberikannya opsi PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi. Serta kerja sama antara Kemendikbudristek dengan pemda tersebut.

Di samping itu, dirinya juga berharap agar sekolah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak di masa pandemi ini.

Ia pun berharap, kondisi sekolah harus memberikan rasa yang aman untuk siswa maka learning loss pun bisa disudahi.

"Jadi kami usul bagaimana Kemendikbud mencari praktik-praktik baik dari inisiatif sekolah di mana sekolah harus menjadi ruang paling aman bagi perlindungan anak-anak," tandasnya.