JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Susetyo menyatakan, konsolidasi politik di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum optimal. Dari beberapa kebijakan yang dibangun nampak tidak seragam dan tumpang tindih.

"Nampaknya dalam kosolidasi politik itu belum menjadikan dwi tunggal antara presiden dan wakil pressiden," ujarnya dalam diskusi RMOL di Cikini Jakarta Pusat, Minggu (14/6/2015).

Tak hanya konsolidasi politik, menurut Andreas, konsolidasi birokrasi di Indonesia juga harus segera diperbaiki.

"Itu juga penting, saya lihat menteri-menteri yang baru itu belum paham birokrasi, harusnya mereka bisa terjemahkan visi presiden, jadi tidak cukup mereka hanya blusukan saja," lanjutnya.

Konsolidasi politik dan birokrasi, lanjut Andreas, mutlak dilakukan oleh sebuah pemerintahan untuk menjamin kinerja yang optimal di sebuah negara. Menurutnya, apabila hal itu tak dapat diwujudkan maka masyarakat yang dirugikan.

"Jokowi telah memberi resepnya (yaitu) 'revolusi mental', kalau demokrasi ini etos kerja dan mentalnya tidak berubah maka itu bertentangan dengan resepnya," tandasnya.(yn)