JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU sebetulnya tak terpaku pada tanggal pelaksanaan pemilu, pilpres, maupun pilkada yang akan digelar serentak pada 2024 mendatang. Sejumlah opsi yang diusulkan, KPU mempertimbangkan kecukupan waktu masing-masing tahapan.

Untuk itu, Jika pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ngotot agar Pemilu dan Pilpres digelar pada 15 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan pada Februari 2025.

Usulan KPU ini merupakan opsi kedua dari usul sebelumnya agar pemilu-pilpres digelar 21 Februari, sedangkan pilkada 27 November 2024. Namun, usulan itu hingga belum disepakati setelah rapat konsinyering di DPR batal digelar pada Rabu (6/10/2021) kemarin.

"KPU mengajukan dua opsi, yakni opsi I hari H Pemilu 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024, serta opsi II yakni hari H Pemilu 15 Mei 2024 dan Pilkada 19 Februari 2025," ujar Pramono Ubaid dalam keterangannya, Kamis (7/10).

Tahapan itu yakni, pertama, proses pencalonan pilkada tidak terganjal proses sengketa di MK yang belum selesai. Kedua, tidak ada irisan tahapan yang terlalu jauh antara pemilu dan pilkada. Sehingga, menurut Ubaid, secara teknis bisa tetap dilaksanakan, terutama tidak memberi beban yang terlalu berat bagi jajaran KPU di bawah.

"Oleh karena itu KPU terbuka untuk mendiskusikan opsi-opei lain sepanjang dua hal di atas terpenuhi berdasarkan kerangka-kerangka hukum yang ada sekarang," katanya.

Kemudian, jika mengacu pada dua opsi KPU tersebut, Ubaid menilai perlu ada dasar hukum baru. Sebab, usulan tersebut di luar ketetuan yang diatur dalam UU Pilkada yang mestinya digelar November 2024, menjadi Februari 2025.