JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mendesak pemerintah mempermudah UMKM untuk mendapatkan sertifikasi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini untuk mencegah masuknya barang-barang impor dari negeri Tirai Bambu dan sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM.

"Saat ini hal yang krusial adalah aspek daya saing produk-produk UMKM nasional," katanya kepada wartawan usai menggelar Training of Trainer, atau pendamping untuk pendampingan UMKM mendapatkan SNI di Hotel Vasini, Bali, (22/12/2021).

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 pelaku UMKM Bali dengan menggandeng Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SN).

"Peran sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) sangat strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM," ujarnya.

Legislator dari Pulau Dewata ini menambahkan, hasil kajian OECD pada 2018 menunjukkan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah daya saing produk. Karena itulah, kebijakan standardisasi dan sertifikasi SNI bisa mendorong produk-produk UMKM nasional mempunyai nilai jual tinggi.

Lebih jauh Anggota Fraksi PDIP ini menjelaskan bisnis UMKM ini mencapai 99,9 persen atau 65,4 juta dari pelaku usaha di Indonesia. Berkontribusi 61 persen terhadap PDB nasional dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 persen.

"Pelaku UMKM memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan terutama pada saat pandemi serta bagian daripada pemulihan ekonomi nasional," terangnya.

Disisi lain, Parta menyarankan agar pelaku UMKM memiliki rencana bisnis yang lebih matang. Hal ini sebagai upaya transformasi usaha dari informal ke formal, yang tidak cukup hanya dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).