JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR meminta Pemerintah segera melakukan langkah nyata dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Sebab jika tidak diantisipasi, krisis pangan dunia akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.

“Tingginya harga bahan pokok disebabkan komoditas pangan yang semakin langka. Kita harus segera melakukan langkah riil untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang sudah menjadi kekhawatiran sejumlah negara,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, Jumat (3/6/2022).

Daniel mengatakan, peringatan ancaman krisis pangan juga telah dikeluarkan oleh The Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia serta PBB. Berbagai permasalahan global berpartisipasi terhadap ancaman krisis pangan.

“Perlu ada peningkatan produksi pangan melalui program-program yang efektif dan cepat memberikan hasil agar Indonesia siap menghadapi krisis pangan,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, mulai dari telur, cabai, dan tomat. Telur ayam ras yang sebelumnya dijual seharga Rp 35 ribu per rak, naik menjadi Rp 48 ribu per rak.

Sementara itu harga cabai rawit naik menjadi Rp 35 ribu/kg dari sebelumnya Rp 25 ribu/kg. Kemudian tomat yang dijual seharga Rp 8 ribu/kg, naik menjadi Rp 12/kg. Belum lagi mencuatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat stok daging hewan ternak menurun di pasaran sehingga harganya melambung tinggi.

“Kurangnya pasokan dari peternak dan petani menjadi penyebabnya dan ini yang harus segera diatasi,” kata Daniel.

Lonjakan harga komoditas pun terjadi imbas perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah negara banyak yang menghentikan keran ekspor pangan global seperti gandum dan kedelai sehingga membuat harga produk turunannya ikut terimbas seperti tepung terigu.

Komoditas pangan global yang terdampak efek perang Rusia dan Ukraina itu mendorong inflasi karena mempengaruhi sektor industri, di antaranya adalah mi kering instan. Daniel khawatir krisis bahan pangan global akan sangat memukul industri pangan Indonesia.

“Termasuk harga tempe mengingat kita masih mengandalkan impor kedelai. Kalau terus meningkat, harga-harga industri turunannya juga pasti akan terdampak,” ujarnya.

Untuk itu, Daniel mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar imbas dari kenaikan harga pangan di tingkat global tidak terlalu menekan kondisi di Tanah Air. DPR RI melalui fungsi anggaran juga mendukung upaya mitigasi risiko global melalui penambahan alokasi subsidi pada tahun 2022 ini.

“Harus ada rencana darurat atau antisipasi yang dirumuskan dan dilakukan Kementerian Pertanian untuk menghadapi krisis pangan dunia yang semakin nyata saat ini sehingga pada saat itu terjadi, Indonesia tidak kelabakan,” papar Daniel.

“Karena faktanya kedaulatan pangan kita belum terwujud. Maka kekurangan pangan harus kita antisipasi dengan baik,” lanjutnya.

Daniel berkali-kali mengungkapkan kegelisahan terkait ancaman krisis pangan kepada Pemerintah. Bahkan saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian, ia memberikan sejumlah masukan mengenai upaya yang bisa dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia.

“Menurut saya ada 2 hal yang mungkin kita lakukan. Pertama adalah program memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk peningkatan produksi pangan, itu menjadi sangat penting,” tutur Daniel.

Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini pun mendorong Pemerintah Pusat untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya. Menurut Daniel, hal tersebut perlu dilakukan agar Pemda memiliki anggaran untuk menyiapkan cadangan pangan di tingkat bawah.

“Saya berharap masukan ini dibawa dalam rapat kabinet mengingat suasana dunia semakin berlarut-larut,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi IV DPR yang membidangi urusan pangan terus mengingatkan Pemerintah agar program-program jaminan perlindungan sosial segera direalisasikan.

“Ini sebagai jaring pengaman masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin agar tidak terlalu terdampak,” sebut Daniel.

Di sisi lain, Daniel juga mendukung kebijakan diversifikasi pangan yang tengah digalakkan Presiden Joko Widodo melalui penanaman sorgum. Daniel mengatakan, diversifikasi pangan akan menjadi salah satu solusi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada komoditas pangan strategis seperti beras.

“Kita juga tidak perlu lagi tergantung pada gandum dan jagung dari hasil impor. Namun program diversifikasi pangan harus dibarengi dengan sosialisasi luas sehingga masyarakat sudah siap manakala mengalami perubahan budaya pangan,” tutupnya.