JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerhati sosial politik, Uchok Sky Khadafi atau karib disapa Kak Uchok mengaku tergelitik dengan sikap sejumlah partai politik (parpol) yang berharap restu istana terkait urusan menentukan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024.

"Ketua partai politik sekarang aneh. Semua berlomba-lomba minta izin dan ingin dapat restu dari istana. Kalau mau minta restu dan izin mah ke kuburan saja, pasti tidak ada muatan kepentingan apapun," sindir Kak Uchok kepada wartawan, Jumat (04/11/2022).

"Saat ini, semua ketua partai politik kok tergantung ke Jokowi. Seharusnya Jokowi takut sama ketua partai bukan sebaliknya," sambung Kak Uchok.

Kak Uchok mengatakan, dibandingkan dengan rezim Jokowi, rezim sebelumnya lebih menghormati hak dan kedaulatan parpol dalam menentukan calon pemimpin bangsa ke depan.

"Rezim SBY tidak mengatur partai, soal urusan pilpres diserahkan ke partai dan tidak ikut cawe-cawe. Rezim sekarang terlalu jauh mencampuri urusan politik termasuk urusan pilpres," tegasnya.

Kak Uchok juga mengkritik sikap koalisi Gerindra-PKB yang sudah ada capres-cawapresnya namun belum berani deklarasi.

"Karena belum dapat izin dan restu istana atau lagi cari cawapres yang punya duit nih?
Seharusnya pihak partai Gerindra - PKB punya keberanian seperti Partai Nasdem, melakukan deklarasi capres dong yang berani deklarasi Anies jadi capres. Meskipun, deklarasi Anies ini bukan restu dari pihak istana. Ya resikonya memang, berita burungnya, akan ada pergantian kabinet oleh Istana," ujar Kak Uchok.

Adapun terkait sikap PDIPerjuangan, Kak Uchok menambahkan, meskipun mereka berani mendorong Puan Maharani untuk capres tanpa restu dari istana.

"Tapi mereka tengah dibayangi resiko, yaitu ketua umum Megawati dalam bayang-bayang kudeta," katanya.

Sekali lagi, Kak Uchok mendorong agar partai koalisi menunjukkan soliditasnya tanpa ada intervensi kekuasaan.

"Kompak dong. Perlihatkan punya kekuatan politik dan berani tegur Presiden Jokowi. Jangan intervensi politik dalam mengurus dapur parpol termasuk urusan memilih capres atau cawapres seperti zaman Presiden SBY. Tapi kalau parpol masih takut sama Presiden Jokowi, ya bubarkan saja parpol itu. Tidak usah ada pilpres, bubarkan KPU, dan biar saja Presiden Jokowi jabatannya habis sampai semaunya," pungkasnya.