JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Indonesia Resources Studies (IReSS) mempelopori sebuah petisi penolakan Total dan Inpex Kembali ke Blok Mahakam. IReSS meminta agar pemerintah segera membatalkan rencana penyerahan 30 % saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex. Karena, hal itu akan mengurangi kesempatan bagi Pertamina untuk memperoleh keuntungan maksimal, 100%.

Sebaliknya pemerintah dituntut untuk segera menyerahkan 100% saham Mahakam kepada Pertamina. "Dengan menjadi pemegang saham mayoritas tunggal Mahakam, Pertamina akan menjadi penghasil migas terbesar di Indonesia, menjadi tuan di negeri sendiri dan leverage perusahaan meningkat, sehingga perannya sebagai pendukung utama ketahanan energi nasional dapat terwujud," tutur Direktur Eksekutif IReSS Marwan Batubara dalam rilis yang diterima TeropongSenayan, Selasa (23/6/2015).

Sebelumnya, pada Jumat, 19 Juni 2015 pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said telah memutuskan bahwa Pertamina bersama BUMD hanya diberi 70% saham Blok Mahakam. Sisanya, 30% dibagi merata untuk Total dan Inpex. Sudirman mengatakan bahwa Pertamina telah ditunjuk sebagai operator Blok Mahakam sejak Januari 2018.

Sedang pemberian saham kepada Total dan Inpex didasari oleh keinginan pemerintah untuk memberi apresiasi kepada operator existing yang sudah menunjukkan kinerja baik dan komitmennya untuk berinvestasi.

Peraturan Menteri ESDM No.15/2015 telah menetapkan Pertamina sebagai operator Blok Mahakam dengan hak 100%. Setelah itu Pertamina dapat mengurangi sahamnya (share down) kepada pihak lain yang menurut perhitungan bisnis memberi manfaat secara maksimal.

KESDM mengaku terlibat memfasilitasi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembagian interest di antara para pihak. Sebaliknya, pihak Pertamina sendiri sebetulnya sudah siap menggarap Blok Mahakam. "Dengan kewajiban bagi Pertamina untuk memberi 30% saham kepada Total dan Inpex, justru pemerintah telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten dan manipulatif," kata Marwan lagi.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto berulang kali menyatakan keinginan dan kesanggupannya mengelola Blok Mahakam 100%. Menurut Marwan, seharusnya pemerintah memberi kesempatan Pertamina memiliki 100% saham, kemudian bernegosiasi langsung kepada kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex.

Dengan demikian akan diperoleh penerimaan suntikan modal berupa akuisisi saham atau pertukaran cadangan terbukti (reserves swap) secara transparan dengan nilai yang maksimal dan sebanding.

"Namun, dengan masih mengakomodasi Total dan Inpex terbukti bahwa pemerintah telah tunduk kepada keinginan asing yang selama ini terus memaksakan keinginan untuk memiliki saham di Blok Mahakam," ujar mantan anggota DPD RI asal daerah pemilihan DKI Jakarta ini.

Bagi IReSS, sikap pemerintah patut dicurigai, jangan-jangan ada yang bemain dengan rente atau komisi dari pihak asing. "Jangan-jangan ada peran pemburu rente yang mempengaruhi kebijakan tersebut," kata Marwan.

Pihak Total dan Inpex pernah menjanjikan investasi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Janji itu bakal diurungkan jika mereka tak memperoleh imbalan 30-35% saham. "Karena itu, sudah sepantasnya pemerintah membatalkan rencana pemberian 30% saham Blok Mahakam kepada Total dan Inpex, sembari mengukuhkan pemilikan 100% saham bagi Pertamina," ujarnya. (b)