JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Rapat paripurna pengambilan keputusan atas Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) memicu perdebatan anggota DPR di awal sidang.

Sebelum pimpinan Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan mekansme UP2DP, sejumlah anggota sudah mengajukan interupsi.

Antara lain pimpinan fraksi Partai Nasdem DPR Johny G Plate. Dalam interupsinya dia atas nama fraksi terang-terangan menolak UP2DP itu karena melanggar sejumlah UU bahkan UUD 1945.

"Karena itu kalau UP2DP ini disetujui DPR maka berpotensi untuk diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi dan dibatalkan ketentuan ini," kata Johny yang disambut teriakan huuu..... peserta paripurna.

Nasdem minta UP2DP ini dibatalkan dan dikembalikan kepada musyawarah perencanaan pembanguan (Musrenbang) dalam pembangunan daerah. "Melalui Musrenbang inilah semua program aspirasi pembangunan dapat diputuskan tanpa harus ada lembaga atau aturan lain," kata Johny pada rapat Paripurna DPR Selasa (23/06/2015).

Pimpinan Sidang Fahri Hamzah, akhirnya minta agar interupsi ditahan dulu dan memberi kesempatan pimpinan Baleg untuk menjelaskan dulu hasil pembahasan UP2DP di paripurna, baru anggota menyampaikan pendapatnya.

Dalam laporannya, Totok menyebutkan saat pembahasan di Baleg ada tiga fraksi yang menolak UP2DP ini untuk disepakati yaitu PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura. Tapi seluruh fraksi sepakat UP2DP dibawa ke paripurna DPR.(ss)