JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dorongan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengingatkan agar turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang baru turut mengakomodir guru honorer dinilai sebagai bentuk mewujudkan transformasi pendidikan. Sebab dengan mensejahterakan guru, hal tersebut akan memperbaiki mutu pendidikan Indonesia.

"Saya mengapresiasi apa yang disampaikan Ketua DPR RI terkait bagaimana Pemerintah harus memenuhi harapan para guru honorer agar segera diangkat sebagai ASN PPPK untuk menyiapkan guru masa depan, dan peningkatan kompetensi guru yang terstruktur berdasarkan kebutuhan guru. Ini untuk mendukung transformasi pendidikan kita,” kata Ketua Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir, Rabu (29/11/2023).

Sebagai pemimpin lembaga legislatif, Puan dianggap juga memperjuangkan hak-hak para guru. Mulai dari kesejahteraan, perlindungan guru, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, hingga dorongan terhadap reformasi sistem penggajian bagi guru honorer.

Dudung mengatakan, PGRI percaya DPR RI akan terus membantu perjuangan para guru.

"Saya berharap kepada Ketua DPR RI untuk terus mengawal kebijakan pendidikan nasional dan berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, penghargaan dan perlindungan guru," tuturnya.

Selain itu, Dudung memberi apresiasi kepada Komisi X DPR RI yang ikut memperjuangkan sikap kritis Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terkait Kurikulum Merdeka. Ia menyinggung soal ketidaksiapan guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka sehingga sering kali masih terjadi persoalan di sekolah.

"Banyak masukan, ide, gagasan, pikiran kami yang satu frekuensi dengan apa yang diperjuangkan oleh DPR RI terkait Kurikulum Merdeka. Termasuk agar kesejahteraan dan perlindungan guru ditingkatkan, dan adanya perhatian khusus untuk guru dan tenaga pendidik di daerah 3T," ungkap Dudung.

Menurutnya, diperlukan dukungan dari seluruh stakeholder dalam memperjuangkan harapan dan impian untuk pendidikan yang bermutu serta merata di seluruh Indonesia, serta dalam upaya agar guru dan tenaga pendidik dapat sejahtera dan terlindungi. Dudung berharap sinergitas antara PGRI dengan DPR, khususnya Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, dapat terjalin dengan baik.

"Di era disrupsi yang penuh tantangan, tekanan juga harapan, bangsa mana pun termasuk Indonesia yang ingin maju dan modern harus memuliakan, memartabatkan, mensejahterakan, memprofesionalkan dan melindungi guru dengan menjadikan profesi guru menjadi profesi nomer satu di negeri yang kita cintai," paparnya.

Di sisi lain, Dudung menegaskan bahwa PGRI berkomitmen menjaga NKRI dan terus mengisi kemerdekaan melalui proses layanan pendidikan tiada henti. PGRI sebagai wadah profesi guru pun disebut akan terus melakukan perbaikan manajemen berbasis mutu pendidikan agar lebih baik lagi.

"PGRI terus berjuang meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan status guru honor menjadi ASN PNS atau ASN PPPK, melakukan transformasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan dari hulu sampai hilir. Kami harap dalam setiap kebijakan tentang pendidikan dan guru dapat melibatkan PGRI,” ujar Dudung.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan DPR akan terus mengawal kebijakan Pemerintah demi memastikan nasib para guru honorer. Apalagi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru telah mengamanatkan agar Pemerintah memberi jaminan bagi para pegawai honorer menyusul akan dihapuskannya status tenaga honorer di Pemerintahan tahun depan.

“Saya berharap aturan turunan UU ASN juga dapat mengakomodir nasib para guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi lama hingga puluhan tahun namun karena statusnya masih honorer, penghasilannya sangat kecil sekali,” tegas Puan dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2023, beberapa waktu lalu.

Mantan Menko PMK ini meminta agar Pemerintah memprioritaskan pengangkatan guru PPPK untuk guru-guru yang sudah lama memberikan pengabdiannya. Apabila terkendala karena regulasi atau syarat, kata Puan, perlu ditemukan titik tengah sehingga nasib guru tetap bisa diangkat sebagai ASN.

“Peran Kemendikbud Ristek juga penting untuk memastikan guru-guru punya peluang agar ada peningkatan status. Selain dengan menyesuaikan aturan, Pemerintah perlu meningkatkan kualifikasi guru-guru berijazah SMA agar kesejahteraan mereka pun dapat meningkat,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menyoroti kurangnya penyerapan formasi guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK guru dan tenaga pendidik oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Pemenuhan akan kebutuhan guru di sekolah-sekolah harus menjadi prioritas Pemerintah pusat dan daerah. Jangan sampai ada lagi sekolah kekurangan tenaga pendidik, apalagi yang berada di darah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar),” harap Puan.

Cucu Bung Karno itu pun mendorong adanya reformasi penggajian untuk memastikan adanya standarisasi honor bagi guru honorer. Hal ini diungkapkan Puan karena adanya ramai-ramai isu soal pemotongan gaji guru honorer di salah satu sekolah di Jakarta.

"Hak-hak guru harus dihormati dan dilindungi. Untuk menghindari adanya masalah penggajian, harus ada standarisasi yang dibuat Pemerintah bagi guru honorer," kata Puan, Selasa (28/11).

Isu soal pemotongan gaji guru honorer itu sudah dibantah, dan disebut masalah muncul karena terkait mekanisme pembayaran. Puan berharap Pemerintah dapat lebih rigid mengatur soal gaji bagi guru honorer sehingga tidak ada carut marut masalah penggajian dan menghindari subyektivitas pimpinan sekolah.

"Isu pemotongan gaji guru honorer tersebut sangat meresahkan, terlepas ada atau tidaknya pemotongan tersebut. Diperlulan investigasi menyeluruh terkait kasus ini agar tidak ada pihak yang dirugikan," ungkapnya.

Puan menilai, ramainya kasus pemotongan gaji guru honorer mengindikasikan perlunya reformasi penggajian. Ia menilai perlu ada acuan standar penggajian bagi guru-guru honorer agar tidak lagi muncul masalah seperti ini.

"Kita tidak dapat mengabaikan ketidaksetaraan dalam penggajian guru honorer di berbagai sekolah. Standarisasi upah guru honorer harus segera diterapkan untuk menghindari perbedaan yang signifikan," tegas Puan.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira berbicara soal peran guru yang harus memantapkan karakter anak di tengah gencarnya perkembangan zaman. Menurutnya, guru dituntun mampu mengikuti zaman sehingga menjadi pendidik yang modern di era kemajuan teknologi.

"Mereka tidak hanya bertugas sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pemandu, pembimbing, dan inspirator," kata Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, masih dalam momen Hari Guru 2023.

Andreas menyoroti bagaimana Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Untuk itu, para guru diingatkan untuk dapat memahami kepribadian setiap siswa yang dididiknya.

“Anak-anak kita saat ini hidup di tengah gencarnya era globalisasi. Di sini pentingnya guru untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kemajuan zaman yang ada tidak berdampak buruk terhadap para siswa, tapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif,” terang Legislator dari Dapil NTT I itu.

“Guru harus menjadi pendidik yang modern demi memantapkan karakter anak-anak kita yang kini berada di gencarnya era kemajuan. Dengan harapan guru bisa mengarahkan anak-anak kita agar tidak tergerus dengan perkembangan teknologi,” lanjut Andreas.

Namun begitu, Andreas menyadari bahwa dalam membentuk karakter siswa, guru membutuhkan dukungan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia pun berpesan agar Pemerintah memberi dukungan kepada setiap guru untuk meningkatkan kompetensinya.

“Dukungan Pemerintah melalui program-program pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk menjadikan guru semakin maju dan memiliki kualitas yang baik,” tutup Andreas.