JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang menemui langsung perwakilan massa demo dinilai menunjukkan keteladanan wakil rakyat. Puan diketahui beraudiensi dengan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa).

"Apa yang dilakukan Puan termasuk sebagai pendekatan yang responsif dan dialogis dalam menerima perwakilan massa," kata Ahli Komunikasi Politik, Silvanus Alvin, Rabu (6/12/2023).

Adapun saat bertemu dengan perwakilan massa pendemo, Puan menegaskan komitmen DPR untuk membahas revisi UU Desa (RUU Desa). Alvin menyebut, pesan yang disampaikan oleh Puan semakin menguatkan peran DPR sebagai penyambung aspirasi.

"Hal ini juga secara gamblang menunjukkan komitmen DPR untuk membahas revisi UU Desa yang mencerminkan pelaksanaan peran DPR," tutur Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu.

Alvin mengatakan, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk mewakili suara rakyat, mendengarkan aspirasi, dan membahas undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab itu disebut telah ditunjukkan oleh Puan dengan mengakomodir perwakilan massa demo RUU Desa, sambil sekaligus memberi pemahaman mengenai proses legislasi.

"Pendekatan ini pula menunjukkan keterlibatan DPR dalam memahami dan merespons isu-isu yang diangkat oleh masyarakat serta memastikan proses legislasi berlangsung sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," jelas Alvin.

Alvin pun menyoroti bagaimana keputusan Puan yang menyerahkan kepemimpinan Rapat Paripurna DPR kepada wakilnya demi menemui massa pendemo.

“Dari pertemuan ini juga, Puan memberi contoh bahwa seharusnya DPR tidak takut untuk menerima pendemo. Menerima pendemo adalah bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam mendengarkan aspirasi rakyat," ungkap Lulusan master University of Leicester Inggris tersebut.

Alvin memuji pendekatan yang dilakukan Puan beraudiensi dengan perwakilan Apdesi. Apalagi Puan turut membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan bersama dengan Apdesi sebagai komitmen DPR membahas RUU Desa.

Selain itu, Puan memastikam DPR melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang nantinya ditunjuk untuk membahas RUU Desa akan berkoordinasi dan melakukan rapat-rapat walaupun tidak sedang dalam masa persidangan. Dari audiensi antara Puan dengan massa pendemo juga menghasilkan kesepakatan dibentuknya kelompok kerja (Pokja) bersama organisasi Kepala Desa.

Alvin mengatakan, keterbukaan DPR yang diperlihatkan Puan menjadi nilai lebih bagi dewan.

“Pendekatan terbuka terhadap demonstran dapat memperkuat hubungan antara DPR dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan beragam pandangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Alvin.

"Oleh karena itu, menerima pendemo dengan sikap terbuka dapat menjadi langkah positif dalam menjalankan fungsi perwakilan dan partisipatif DPR," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan pendemo yang menuntut segera disahkannya revisi UU Desa. Ia memastikan dewan legislatif mendukung percepatan pembahasan RUU Desa dengan mengedepankan mekanisme yang sesuai dengan perundangan-undangan.

Massa Apdesi sendiri menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Selasa (5/12). Puan yang sedang memimpin Rapat Paripurna menemui 20 perwakilan pendemo di dalam Gedung DPR.

Hal tersebut Puan lakukan di sela-sela memimpin Rapat Paripurna. Akhirnya, kepemimpinan Rapat Paripurna diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Saat beraudiensi dengan Apdesi mengenai tuntutan yang diajukan ke DPR, Puan menegaskan dewan legislatif berkomitmen membahas revisi UU Desa. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi undang-undang desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan,” kata Puan saat berdiskusi dengan perwakilan pendemo.

Puan memastikan, seluruh pimpinan dan anggota DPR kompak untuk mendukung pembahasan revisi UU Desa. Untuk membuktikan komitmen tersebut, dewan atas persetujuan pimpinan akan melakukan pembahasan RUU Desa di masa reses mengingat hari ini masa persidangan DPR ditutup.

“Apakah pembahasan dilakukan saat reses, kami tadi juga sudah menyepakati dalam pertemuan bahwa akan ada pertemuan pertemuan informal untuk kemudian menyamakan persepsi atau pemikiran dan aspirasi dari kedua belah pihak,” jelas mantan Menko PMK itu.

“Kita di DPR akan memastikan pembahasan revisi UU Desa berjalan melalui mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan," sambung Puan.

DPR disebut sudah menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah terkait RUU Desa. Untuk menyerap masukan dari stakeholder terkait, kata Puan, maka DPR akan membuat kelompok kerja (pokja) dengan asosiasi perangkat desa.

“Kami belum putuskan apakah itu nanti di Komisi II atau di Baleg, namun DPR sudah melakukan masa reses. Karena itu pimpinan DPR nantinya akan berkoordinasi dengan AKD terkait. Ini harus dibicarakan dulu sesuai dengan mekanismenya,” papar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

Puan menyatakan, DPR akan memaksimalkan penyerapan aspirasi dengan membuat saluran komunikasi dengan organisasi kepala desa. Menurutnya, komunikasi DPR dengan organisasi kepala desa dapat memberi saran dan masukan dalam pembahasan DPR bersama perwakilan Pemerintah.

"Kami akan mendengarkan aspirasi terkait revisi UU Desa. Dan kami menyepakati akan membentuk kelompok kerja bersama perwakilan perangkat desa untuk bisa bersama-sama membahas," terang Puan.

"InsyaAllah kita akan bergerak bersama, sambil menempuh mekanisme yang ada. Kemudian juga kita akan berdiskusi bersama Pemerintah terkait hal-hal yang menjadi pembahasan kelompok kerja," pungkasnya.