JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Widodo) menolak dana aspirasi yang mencapai Rp 11,2 triliun yang telah disetujui DPR.

Pernyataan tersebut membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berang. Dia pun mengaku langsung menghubungi menteri PPN untuk menegurnya.

"Ini saya buka, kemarin saya sudah telepon menteri Bappenas, saya menegur menteri Bappenas cukup keras. 'Bung anda tidak menghargai rakyat? Kami hanya mendengarkan rakyat, bahwa kami punya masalah. Ada jembatan putus, sekolah ambruk, anda tidak mau mendegar masalah itu'," kata Fahri menirukan ucapannya ketika menelepon menteri PPN di kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (26/6/2015).

Menurut politisi PKS ini, dana aspirasi hanya saluran suara rakyat kepada DPR. Jadi, dewan hanya menyampaikan langsung ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

"DPR tidak pegang uang. Ini hanya suara rakyat, DPR hanya menyampaikan suara rakyat ke pemerintah. Mana ada pasal yang menyebutkan DPR yang pegang uang. Jadi jangan saling fitnah," terang Fahri.

Ia menjelaskan, dana aspirasi akan digunakan, ketika anggota DPR pulang dari Dapil dengan membawa berbagai pengaduan yang disampaikan kepada anggota dewan yang bersangkutan di daerahnya untuk disampaikan kepada pemerintah.

"Itu semuanya tugas DPR ngapain kita pulang ke Dapil, kalau kita tidak bisa mendegar rakyat. Masa kita hanya turun ke Dapil hanya mencatat keluhan rakyat terus kita kasih hasilnya ke pemerintah, terus tugas pemeirntah apa?," tandasnya.(yn)