Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 22 Jan 2024 - 21:28:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto di Kota Padang Sumatera Barat Diwarnai Tengkar Argumen yang Diduga "Penyusup"

tscom_news_photo_1705933727.jpg
Bedah Buku Hitam Prabowo (Sumber foto : Istimewa)

PADANG (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah komponen Pemuda dan Aktivis Mahasiswa menggelar Bedah Buku Hitam Prabowo Subianto: Catatan Kelam Reformasi 98 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Senin (22/01/2024) sore di Kafe Pagi Tepi Pantai, Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan bedah buku ini tidak berjalan mulus. Sekelompok pemuda diduga "penyusup" memprotes dan berkomentar agar kegiatan bedah buku tersebut diberhentikan karena bagian dari kampanye terselubung dan "kampanye hitam" yang merugikan pasangan calon (paslon) tertentu.

Sekelompok Pemuda tersebut berpandangan, kegiatan tersebut bagian dari kampanye terselubung dan bagian dari "kampanye hitam" kepada paslon capres dan cawapres tertentu.

Kegiatan yang diwarnai tengkar argumen dan perbedaan pandangan tersebut direspon dan ditantang oleh Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto Azwar Furgudyama kepada sekelompok pemuda yang memprotes kegiatan tersebut.

Azwar Furgudyama Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto menantang para pemrotes agar membantah keterlibatan Prabowo Subianto seperti terungkap dalam salinan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Azwar Furgudyama yang juga putra asli kelahiran tanah minang tersebut dengan suara lantang menegaskan, saya menantang untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari buku ini, agar membantah sejumlah data dan fakta terhadap keterlibatan Prabwo pada penculikan aktivis 98 dan dalang dibalik kerusahan Mei 98 di era orde baru.

Walaupun di protes oleh sekelompok orang agar kegiatan diskusi tersebut diberhentikan, namun panitia penyelenggara tetap melangsungkan kegiatan di maksud hingga selesai.

Azwar menantang, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya.

Bahkan, lanjut Azwar, jadilah intelektual yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan memegang idealisme yang nafas gerakan. Bukan menjadi intelektual tukang bangunan untuk memuaskan syahwat kepentingan segelintir elit yang mencederai demokrasi dan punya rekam jejak kemanusian di masa lalu.

"Publik harus tahu bahwa Prabowo Subianto secara faktual dan tidak bisa dibantah oleh sejarah di negara ini adalah orang satu-satunya petinggi militer pada tahun 1998 yang dipecat dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira. Itu yang masyarakat Indonesia hari ini harus tau," jelas Azwar.

Menurut Azwar, buku bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu. Tapi, ini merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan. Ia menuturkan, bahwa tidak ingin Indonesia memiliki pemimpin yang memiliki sejarah kelam masa lalu.

Azwar mengakui, pada Pemilu 2014 dan 2019 dirinya mendukung Jokowi. Tujuan dukungan tersebut, agar mengalahkan Prabowo sebagai pelanggar HAM yang menculik kawan-kawannya di tahun 98.

Selain itu, Azwar menilai, Prabowo merupakan ancaman terbesar demokrasi Indonesia untuk masa depan. Khususnya untuk pengusaha non pribumi.

"Kita semua bertanggungjawab untuk menyelamatkan bangsa ini dari kepeminpinan yang otoriter dan feodal sebagai warisan orde baru. Apalagi pada hari ini, wakilnya pelanggar konstitusi atau etik," kata Azwar.

Sementara itu, Sarah Azmi Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Sumatera Barat (PBHI) menjelaskan, pihaknya sangat konsen pada isu HAM.

Sarah mengatakan, banyaknya kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tidak mempertimbangkan kemanusian dan HAM.

Bahkan, kata Sarah, pada konteks pelanggaran HAM Berat Masa lalu, sejauh ini Negara seolah-olah membiarkan pelaku pelanggar HAM dan kekuasan masih membiarkannya untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.

"Kami mengajak kepada generasi muda agar sama-sama mengawal kasus pelanggaran HAM Berat Masa lalu dan pelanggaran HAM pada hari ini," jelas Sara.

Sementara itu, Dr. Muhammad Jamil Pengamat Politik dan Kebijakan Publik menjelaskan, akhir-akhir ini harus diakui ketakutan itu terjadi juga di kalangan akademis.

"Negara yang menganut sistem demokrasi semestinnya tidak takut dalam berpendapat. Karena demokrasi tidak mengenal ancaman dan bahkan teror kepada publik," jelas Jamil.

Buku Hitam Prabowo ini, kata Jamil, buku ini tidak bermasalah. Karena memang berbasis data-data dan sejumlah informasi penting yang sangat akurat. Maka, buku ini layak untuk dibaca oleh publik. Karena sejauh ini, Buku Hitam ini belum ada yang membantah.

Jamil juga menyoroti terkait dinamika demokrasi yang terjadi belakangan ini. "Demokrasi kita ini telah diperkosa oleh segelintir orang," jelas Jamil.

Hal itu, jelas Jamil, terkonfirmasi melalui keputusan MKMK di mana terjadi pelanggaran etik berat pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres pada Pemilu 2024 mendatang.

Perlu diketahui, kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan Azwar Furgudyama Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto, Akademisi Sosial Politik dan Kebijakan, Aktivis HAM, Pegiat Demokrasi dan Pemilu dan Aktivis Milenial. Sementara peserta diskusi sejumlah elemen aktivis mahasiswa lintas organisasi dan sejumlah pejuang kemanusian dan keadilan lainnya. Turut hadir juga, perwakilan mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

tag: #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...