JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf meminta, Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat mendalami keterlibatan pejabat negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk. Mengingat, korupsi itu tidak dapat berdiri sendiri.

"Seyogyanya aparat penegak hukum mendalami keterlibatan pejabat terlebih dulu mengingat perusahaan dan pejabat satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan," jelas Hudi Yusuf dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Menurutnya, pasti ada kerjasama antara pengusaha dan pemilik kewenangan dalam hal ini ASN terkait, dalam Undang-Undang tipikor tidak mungkin dapat dipisahkan antara pengusaha dan pemangku jabatan atau pemilik wewenang.

"Potensi yang paling besar terlibat adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan suatu peristiwa korupsi dilakukan atau ditolak," nilai Hudi.

Dalam Undang-Undang tipikor ada pasal 2 dan pasal 3, pasal 2 adalah perbuatan melawan hukum dan pasal 3 penyalahgunaan wewenang. Kedua pasal itu pasti melibatkan pejabat pemilik keputusan dan dalam UU tipikor ada juga pasal 12 terkait gratifikasi dan tentunya melibatkan pejabat.

"Sebatas pengetahuan saya belum ada pejabat yg menjadi tersangka. Setiap orang harus diberlakukan sama dihadapan hukum," ucapnya.

Baru-baru ini tersangka Harvey Moeis dikenakan pasal pencucian dalam kasus tersebut. Menurutnya, berita simpang siur di media dapat membuat rakyat memiliki persepsi masing-masing.

"Dapat mendiskreditkan pihak-pihak belum tentu bersalah. Kejadian ini seyogyanya dapat diantisipasi oleh aparat penegak hukum untuk menghindari salah paham," imbuhnya.

Harvey Moise menjadi tersangka korupsi timah setelah seorang Crazy Rich PIK yani Helena Lim ditahan dengan kasus yang sama. Imbas penangkapan Harvey Moeis, kini Sandra Dewi menjadi sorotan publik.