Oleh Fath pada hari Minggu, 26 Mei 2024 - 10:51:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Masa Transisi, Anggota Komisi XI DPR Ini Yakin Prabowo Subianto Bakal Lanjutkan Tren Positif Ekonomi Era Jokowi

tscom_news_photo_1716695495.jpg
Ahmad Najib Qudratullah Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah memberikan sejumlah pesan yang harus dilakukan guna menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi hingga kebijakan moneter dan fiskal di masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.

Najib awalnya berbicara terkait pencapaian pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal pertama tahun 2024 yang meningkat sebesar 5,11 persen. Najib mengapresiasi kinerja dari tim ekonomi pemerintah Jokowi atas pencapaian positif tersebut.

“Saya harus selalu mengapreasiasi kinerja kerja tim ekonomi, karena selama dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini fundamental ekonomi kita stabil dan positif. Itu apreasiasi saya,” kata Najib saat berbincang di Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Meski begitu, Najib berharap, pemerintah tidak lengah dan dapat menjaga tren positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Najib mengingatkan, soal situasi dan kondisi geopolitik di timur tengah yang saat ini tengah memanas.

Najib meminta, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah dampak ekonomi yang ditimbulkan dari memanasnya situasi di timur tengah saat ini.

“Kita juga jangan lengah, melihat situasi geopolitik yang semakin hari memanas, dan posisi neraca berjalan kita hari ini positif, artinya surplus. Dengan ketidakpastian perang di Timur Tengah dan konflik semakin memuncak, kita harus memikirkan langkah-langkah antisipasi,” papar Najib.

Atas kondisi demikian, Najib menyarankan, pemerintah mulai mencari tujuan ekspor yang potensial. Selaras itu, lanjut Najib, pemerintah juga harus dapat teliti dan mencari implikasi positif terhadap sektor rill dan perekonomian secara umum.

“Kalau tujuan ekspor, berarti harus mencari tujuan ekspor baru potensial. Dan posisi fiskal, kita harus lebih teliti, harus mencari implikasi positif terhadap sektor riil dan perekonomian secara umum,” tambah Najib.

Najib turut menyoroti kinerja moneter RI. Najib mengatakan meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar menyentuh di angka Rp 16.000 namun tetap berada dalam posisi positif lantaran manejerial memadai yang ditunjukkan Bank Indonesia atau BI.

“Jika tidak ada manajerial yang memadai dalam mengelola moneter ini, tentu nilai tukar kita sudah terbang di atas angka Rp 20.000. Tapi kepiawaian BI dalam melakukan stabilisasi Rupiah patut diapresiasi juga,” ungkap Najib.

Najib juga berpesan agar pemerintah dapat memberikan perhatian kepada penyaluran Dana Alokasi Khusus atau DAK ke depan. Najib meminta pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada Jawa Barat.

“Sebagai contoh kasus, Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah kota/kabupaten yang lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah, itu ternyata memberikan implikasi terhadap anggaran,” beber Najib.

Disisi lain, lanjut Najib, kebijakan alokasi DAK Pemerintah dalam memberikan kebijakan keuangan bergantung pada jumlah kota dan kabupaten di daerah tersebut. Padahal, perbandingan penyaluran anggaran akan memberikan perbedaan yang mencolok.

“Kalau 27 kota/kab ini mendapatkan DAK 100 misalnya, dibandingkan dengan yang 30 sekian, tentu perbandingannya akan mencolok. Bantuan pusat ke daerah ini, harus memperhitungkan tingkat kesulitan daerah dan jumlah penduduk,” tegas Najib.

“Jawa Barat sebagai pemilik jumlah penduduk terbesar di Indonesia perlu akselerasi lebih lanjut. Karena jumlah penduduk yang lebih banyak tentu memiliki kerumitan tersendiri,” ungkap Najib.

Najib juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi pasca pembangunan IKN. Najib memandang, pemerintah harus dapat memastikan baik IKN dan Jakarta tetap harus menjadi kota yang memberikan magnet tinggi bagi ekonomi.

“Hal-hal apa saja yang harus diantisipasi pemerintah, kemudian dan masing-masing bisa berjalan dengan normal. Baik IKN sebagai ibukota baru maupun Jakarta sebagai ibukota masa lalu. Jangan dua-duanya menjadi kota mati dan tidak berpotensi lagi,” papar Najib.

Najib menekankan, pemerintah saat ini dan ke depan mampu meningkatkan kinerja sektor swasta. Najib ingin pemerintah saat ini dan ke depan dapat memainkan aturan gas dan rem terkait insentif serta disinsentif bagi sektor wisata.

“Dimana insentif dan disinsentif harus terus diberlakukan untuk mendorong ke arah yang lebih positif,” ungkap Najib.

Secara khusus, Najib menekankan, pemerintah untuk memperhatikan sektor rill dibidang tekstil agar dapat terus berkembang. Sebab, sektor tekstil mampu menyerap tenaga kerja yang begitu besar.

“Karena tekstil menyerap tenaga kerja yang begitu besar dan pasarnya sekarang banyak terganggu, lalu masalah-masalah klasik, seperti masalah buruh, harus dicarikan jalan keluar yang terbaik, yaitu kedua pihak sama-sama untung,” papar Najib.

Najib menegaskan, di masa transisi pemerintahan Jokowi dan Prabowo harus mampu memperhatikan sustainability program dan harus mengakomodasi visi dan misi presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya yakin pemerintahan Prabowo sudah memperhitungkan apa yang saya ucapkan tadi. Saya yakin tim Prabowo akan lebih baik lagi dari tim sebelumnya, dari tim presiden sebelumnya. Karena mereka sudah menerima feeding dan informasi yang akurat, sehingga bisa langsung bekerja,” pungkas Politikus PAN ini.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
Dompetdhuafa X TS : Qurban
advertisement
Lainnya
Berita

Dukung Pembentukan Pansus Haji, Ketua Panja BPIH: Karena Kemenag Diduga Langgar Kesepakatan

Oleh Fath
pada hari Sabtu, 22 Jun 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/2024M, Abdul Wachid menegaskan , Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi ...
Berita

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan dan Minta Maaf

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi meminta kepada pelapor yang melaporkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ...