JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)--Menteri Pembangunan Hak Azasi Manusia Natalius Pigai menegaskan tugas utamanya adalah membawa nilai-nilai Hak Azasi Manusia (HAM) ke pusat kebijakam pembangunan. HAM tidak lagi berada dipinggiran atau abaikan dalam proses pembangunan.

"Saya akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar dengan membawa HAM ke sentrum kekuasaan dan kebijakan pembangunan," ujar Menteri Pembangunan HAM Natalius Pigai, Kamis (31/10/2024). Pigai mengatakan hal itu saat Rapat Kerja pertama dengan Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Diungkapkan oleh Pigai, dirinya mendapatkan tugas Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Demokrasi dan HAM sebagai nomor satu dalam Asta Cita program pemerintah. Ditegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki visi dan misi besar dalam membangun Demokrasi dan HAM.

"Membangun Indonesia berbasis Demokrasi dan HAM adalah holistik Tidak gradual tidak kasuistik. HAM menjadi arus utama. Sebab berbicara HAM menyangkut seluruh aspek kehidupan. Sejak manusia lahir hingga meninggal tidak lepas dari HAM," tegas dia.

Untuk itu kementerian yang dia pimpin adalah memiliki nomen klatur atau bernama Kementerian Pembangunan HAM. Berbeda dengan Komnas HAM, Kementerian Pembangunan HAM adalah unsur eksekutif atau pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan HAM.

"Saya melaksana pembangunan HAM baik fisik dan non fisik. Mendorong akselerasri mulai program sampai pelaksanaan, turut serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan secara keseluruhan tidak menabrak HAM," tegas Pigai.

Menurut Pigai, Kementerian Pembangunan HAM sebagai bagian atau unsur pemerintah memiliki tugas menjalankan piagam PBB yaitu kewajiban menghormati HAM, kewajiban melindungi HAM dan kewajiban memenuhi kebutuhan HAM. Hal ini sekaligus memastikan bahwa agar seluruh sektor pembangunan sesuai nilai HAM.

Saat mengawali sambutan, Pigai menegaskan dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah. Posisinya saat menjadi Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai.

Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengklaim, memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM. Baik secara moral dan mental serta sebagai aktivis HAM lapangan yang sudah teruji.

"Kalau bapak melihat semua menteri. Kami dua lah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude," ujar Pigai.

Selama rapat kerja, Pigai mendapatkan dukungan dan sambutan positif dari para anggota Komisi XIII DPR RI. Beberapa anggota menyarankan agar Kementerian Pembangunan HAM yang dipimpin Pigai melakukan prioritas dalam melaksanakan program, terutama terkait dengan keuangan negara yang terbatas.(ris)