JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sekretaris Fraksi Golkar DPR Mukhtaruddin meminta masyarakat tidak terlalu reaktif dan buru-buru menyimpulkan akan adanya pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk pelaku usaha Ojek Online (Ojol).

Dia menegaskan, Pemerintah tentu mengambil kebijakan yang terbaik dan memastikan BBM bersubsidi dikelola secara berkeadilan dan berpihak kepada rakyat kecil.

"Terkait larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi bag Ojol, Fraksi Golkar memina masyarakat untuk tidak terlalu reaktif dan tidak buru-buru menyimpulkan atau menanggapi karena kebijakan pembatasan BBM subsidi ini seluruhnya masih dalam tahap pembahasan," tegas Mukhtaruddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (03/12/2024).

Mukhtaruddin bisa memahami jika Ojol faktanya adalah sebagai transportasi publik dan pekerjanya mayoritas adalah dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan mengingat saat ini pemerintah sedang melakukan Exercise / membahas opsi-opsi pemgaturan tentang pembatasan penggunaan BBM beraubsidi, maka fraksi partai Golkar mengharapkan agar pemerintah tetap mengakomodir bahwa Ojol tetap bisa membeli BBM bersubsidi. Apalagi situasi ekonomi saat ini masih belum terlalu stabil. Begitu juga dengan daya beli masyarakat yang belum terlalu membaik.

"Tapi yang pasti, pembatasan BBM bersubsidi untuk Ojol ini belum ada keputusan final, jadi masyarakat tidak menyikapinya secara reaktif dan berlebihan, saya yakin pemerintah akan memutuskan kebijakqn yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya

Lebih lanjut, anggota Komisi XII DPR ini mengatakan, memang pembatasan BBM subsidi ini diperlukan di tengah tingginya ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap energi fosil itu. Sementara anggaran negara selama ini terkuras lantaran banyak masyarakat yang jelas-jelas mampu juga masih ikut menikmati BBM bersubsidi.

"Jika Pemerintah tidak melakukan pembatasan BBM bersubsidi, dikhawatirkan APBN akan semakin terkuras sehingga bisa berimbas ke perekonomian nasional," sebutnya.

Untuk itu, Fraksi Golkar mendukung langkah Pemerintah untuk mengambil kebijakan pengaturan tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Diharapkan dengan pembatasan penggunaan BBM subsidi ini, anggaran negara benar-benar bisa menyasar kelompok masyarakat kecil dan rentan. Kebijakan pembatasan ini juga diharapkan bisa berimbas kepada peningkatan alokasi belanja yang benar-benar bersentuhan langsung dengan rakyat.

"Pemerintah harus lebih cermat lagi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.