JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)– Bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi ekonomi internasional BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) menjadi topik penting yang menuai perhatian luas. Langkah ini membawa peluang besar, tetapi juga memerlukan pendekatan yang cermat untuk mengatasi tantangan yang ada. Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta Ph.D mendukung langkah pemerintah untuk menjalin hubungan internasional yang strategis dan beberapa masukan konstruktif terkait bergabungnya Indonesia ke aliansi ekonomi internasional BRICS.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS merupakan peluang strategis untuk memperluas jaringan ekonomi dan diplomasi global. Populasi penduduk besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat memainkan peran penting sebagai penyedia komoditas strategis sekaligus pasar potensial yang besar," ujar Sukamta, Selasa (14/01/2025).

Dengan demikian, lanjut Sukamta, Pemerintah harus mempersiapkan strategi yang matang agar keikutsertaan Indonesia dalam BRICS agar memberikan banyak manfaat bagi rakyat, tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi maupun nilai-nilai demokrasi.

"Fraksi PKS siap memberikan masukan konstruktif untuk memastikan bahwa Indonesia dapat berperan aktif dan produktif dalam aliansi ini,” katanya.

Menurut anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini, aliansi BRICS bisa memperkuat posisi tawar Indonesia di arena internasional terutama dalam memperjuangkan agenda global seperti reformasi keuangan dunia dan pengurangan ketergantungan terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan internasional.

Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa langkah ini tidak hanya menjadi simbol diplomatik tanpa manfaat nyata bagi rakyat. Sukamta kemudian memberikan beberapa masukan konstruktif.

“Pertama, BRICS terdiri dari negara-negara dengan profil ekonomi yang beragam. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menjadi penghambat dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi yang saling menguntungkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan Indonesia terutama sektor agraris dan maritim tidak terpinggirkan.

“Kedua, terdapat risiko ketergantungan yang dapat mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi nasional. Indonesia harus memiliki strategi untuk mempertahankan kemandirian ekonominya dan mengelola hubungan dagang yang berimbang dengan negara-negara BRICS.

Ketiga, kompleksitas diplomatik juga menjadi perhatian, mengingat beberapa anggota BRICS memiliki agenda geopolitik yang dominan. Indonesia harus memastikan bahwa keputusannya dalam aliansi ini tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan nasional.

Penyesuaian kebijakan domestik untuk harmonisasi dengan standar BRICS harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan resistensi di dalam negeri.”

Anggota Komisi 1 Fraksi PKS DPR RI Sukamta Ph.D dalam penutup pesan tertulisnya kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan dan masukan konstruktif demi memastikan bahwa langkah strategis ini membawa manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi dan nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar negara.

Langkah maju ini harus disertai dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan kebijakan yang cermat agar Indonesia dapat berperan aktif dan produktif dalam BRICS, serta memperkuat posisinya di kancah internasional.