JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid menganggap tindakan pemerintah terhadap DPR RI dalam hal ini Komisi VIII kurang patut.

Hal tersebut dikemukakan Sodik tatkala Komisi VIII DPR RI tengah melakukan penjaringan bakal calon ketu Badan Amal Zakat Nasional (Baznas), pemerintah kurang serius terkait hal tersebut.

"Presiden anggap sepele seleksi calon pimpinan Baznas. Presiden Jokowi dan Menag menganggap sepele keberadaan Baznas," kata Sodik di Jakarta, Rabu (01/7/2015).

Hal ini terbukti dari kualitas delapan calon pimpinan Baznas yang diajukan Presiden ke DPR RI.

Padahal, lanjut dia, keberadaan Baznas sangat strategis dan vital dalam upaya membangun kesejahteraan umat Islam sebagai elemen mayoritas bangsa dan rakyat Indonesia.

Dari delapan yang diajukan presiden, hanya sekitar dua kandidat yang dianggap layak dan memadai dan sisanya bulan hanya tidak layak tapi sangat memprihatinkan.

"Kandidat yang disodorkan pemerintah sangat lemah dalam pemahaman filosofi dan konsepsi dasar zakat, sangat lemah dalam merumuskan strategi membangun dan mengembangkan organisasi dan kelembagaan Baznas, sangat lemah dalam merumuskan strategi mobilisasi, pengelolaan dan distribusi dana sebagai tugas dan pekerjaan utama Baznas," tandas dia.

Selain itu, sambung dia, Komisi VIII heran dengan kinerja panitia seleksi yang meloloskan delapan kandidat dengan kualitas tersebut kepada Presiden.

"Untuk itu kita Komisi VIII akan mengembalikan kandidat yang kita anggap kurang layak dan kita juga meminta panitia seleksi agar mengulang kembali proses seleksinya," tegas dia.

Hal ini didasarkan kepada pemahaman Komisi VIII atas sangat besarnya dana yang diperlukan untuk pembangunan dan kesejahteraan umat dan pemahaman akan terbatasnya APBN sehingga Baznas yang hebat adalah alternatif utama sumber pembiayaan umat, pungkas dia. (iy)