JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo menyampaikan, keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Sartono begitu ia disapa berharap, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 dapat diusut tuntas dan transparan.

“Kami prihatin terhadap kasus korupsi yang saat ini terjadi di Pertamina, harus diusut sampai tuntas dan transparan dengan hukuman yang tegas dan membuat efek jera,” jelas Sartono kepada awak media di Jakarta, Jumat,(28/2/2025)

Lebih lanjut, Sartono menekankan, adanya
pembenahan sistem dan pengawasan control di internal perusahaan pelat merah usai mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

“Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung) praktek korupsi ini telah terjadi sejak 2018 artinya pengawasan di dalam sangat lemah, mudah kecolongan. Ini menjadi acuan bersama untuk segera membenahi sistem dan pengawasan control di dalam,” tutur Sartono.

Tak hanya itu, Sartono juga mendorong, semua perusahaan pelat merah untuk melakukan bersih-bersih dari praktek korupsi. Hal ini, tegas Sartono, sesuai
instruksi dan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi harus menjadi pilar utama.

“Harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan juga konsistensi. pentingnya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya lantaran tindakan koruptif telah menyebabkan ketidakmajuan bangsa Indonesia,” beber dia.

Sartono juga menegaskan, bahwa tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini.

“Tindakan dan prilaku koruptif telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia selama ini,” pungkasnya.