Oleh Fath pada hari Sabtu, 15 Mar 2025 - 20:36:24 WIB
Bagikan Berita ini :

KMHDI Nilai Perluasan Penempatan Militer di 15 K/L Kikis Prinsip Supremasi Sipil

tscom_news_photo_1742045784.jpg
Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Darmawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menilai, perluasan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kementerian dan lembaga negara yang menjadi materi dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil.

Dalam Revisi UU TNI tersebut, diusulkan terdapat 15 kementerian dan lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya 10 kementerian dan lembaga.

Adapun 15 kementerian dan lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif yaitu Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search dan Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian, Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan mengatakan, perluasan penempatan TNI di kementerian dan lembaga negara dapat mengembalikan dwifungsi TNI ala orde baru dan menghianati cita-cita reformasi TNI.

Ia mengatakan, perluasan ini juga akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Di mana perluasan ini akan merusak sistem merit dan karier aparatur sipil negara.

"Dampak dari perluasan ini dapat mengikis supremasi sipil yang sudah dibangun sejak era reformasi 1998," terang Darmawan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (15/03/2025).

Di samping itu, Darmawan mengatakan perluasan penempatan di kementerian dan lembaga mengancam profesionalisme TNI. Terlebih kata Darmawan, ancaman pertahanan semakin kompleks di era modern salah satunya ancaman dalam bidang siber dan digital.

"Seharusnya TNI ke depan dengan tantanganya bisa meningkatkan profesionalisme dalam bidang pertahanan. Bukan malah menjadi birokrat di 15 Kementerian atau Lembaga," terangnya.

Lebih jauh, Darmawan mengatakan jika revisi undang-undang TNI ini diketok palu, ia khawatir justru akan melemahkan TNI sebagai alat pertahanan negara. Menurut Darmawan seharusnya revisi ini jadi momentum untuk mengurangi penempatan TNI di kementerian dan lembaga agar fokus sebagai alat pertahanan negara.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
RAMADHAN 2025 H ABDUL WACHID
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
RAMADHAN 2025 M HAEKAL
advertisement
RAMADHAN 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Lainnya
Berita

Begini Pandangan Henry Indraguna Soal Hukuman Mati Koruptor

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 15 Mar 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Berita terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun, membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati.  Kasus Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan ...
Berita

Lestari Moerdijat: Potensi Peningkatan Pekerja Anak Harus segera Diantisipasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dampak gejolak ekonomi yang berpotensi mendorong peningkatan jumlah pekerja anak harus diwaspadai. Hal itu harus diantisipasi agar proses mewujudkan sumber daya manusia ...