JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menekankan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan pendekatan sosial-budaya dalam menangani tunggakan pajak. Menurutnya, sistem digital seperti Coretax Administration System memang membawa efisiensi, tetapi pendekatan humanis seperti yang diterapkan dalam Deditax juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

"Namun, di banyak daerah, tunggakan pajak tidak hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kesadaran dan keterikatan sosial. Inilah yang membuat pendekatan berbasis budaya, seperti yang pernah diterapkan Dedi Mulyadi saat menjabat Bupati Purwakarta, menjadi relevan," ujar Ahmad Najib di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Ia menyoroti bagaimana metode Deditax, yang mengedepankan interaksi langsung dengan wajib pajak, mampu membangun kesadaran melalui pendekatan yang lebih personal dan berbasis kearifan lokal. Misalnya, dengan mendatangi masyarakat, berdialog menggunakan bahasa Sunda, dan menjelaskan pajak sebagai bentuk gotong royong.

Menurut Ahmad Najib, solusi ideal adalah menggabungkan teknologi dan pendekatan humanis. "Coretax bisa digunakan untuk deteksi anomali dan pemetaan data, tetapi pendekatan sosial tetap diperlukan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih membumi. Ini bukan soal memilih salah satu, melainkan bagaimana keduanya saling melengkapi," katanya.

Sebagai negara yang kaya akan budaya dan memiliki infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah, Indonesia membutuhkan strategi perpajakan yang inklusif, fleksibel, dan berbasis lokal. "Membayar pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan bentuk partisipasi dalam merawat negeri ini," ucapnya.

"Untuk itu, negara harus hadir tidak hanya dengan sistem, tetapi juga dengan pemimpin yang mampu mendengar dan memahami rakyatnya," katanya. Idealnya, kata kader PAN ini, Coretax menjadi alat, sementara pendekatan sosial-kultural menjadi cara.

Sistem mendeteksi, pemerintah daerah mendekati. Sistem menagih, pemimpin menjelaskan. Inilah jalan tengah yang relevan bagi Indonesia: negara digital dengan akar budaya yang kuat.

"Saat kita membangun Indonesia dari desa, dari pinggiran, maka menangani tunggakan pajak pun harus dimulai dari pendekatan yang manusiawi. Karena membayar pajak bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan bentuk partisipasi dalam merawat tanah air," katanya.