JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang berencana mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dibina. Ia menegaskan, gagasan tersebut datang dari pemerintah daerah, bukan dari TNI.

"Tentu permintaan itu bertujuan baik dalam rangka mendisiplinkan anak-anak yang bermasalah. Dalam kondisi seperti itu, TNI boleh saja memberikan bantuan, asalkan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/4/2025).

Ia menjelaskan, selain menjaga tupoksi, pelibatan TNI juga tidak boleh mengganggu jadwal latihan atau kegiatan utama militer lainnya. "Tidak boleh juga mengganggu latihan atau hal-hal lain di lingkungan TNI," tambahnya.

Terkait teknis pelatihan di barak, TB Hasanuddin meminta agar dikomunikasikan lebih lanjut dengan pejabat yang memahami atau pakar di bidang pendidikan. Ia menegaskan pentingnya tetap memperhatikan pendekatan pendidikan yang tepat, agar program pembinaan tetap sesuai dengan kaidah mendidik, bukan menakut-nakuti.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membawa siswa bermasalah ke barak militer mulai 2 Mei mendatang.

Dedi mengatakan ingin menggembleng para siswa terlibat pergaulan bebas dan kriminal di beberapa wilayah yang dianggap rawan bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4) dikutip dari Antara.