JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Merespons sikap Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia berhak dan wajib mengembangkan ekosistem keuangan digitalnya secara mandiri, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujarnya.

Menurutnya, setiap negara tentu memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia untuk mendorong penggunaan QRIS harus dilihat sebagai langkah wajar dan sah.

“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif. Sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

“QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

“Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Waketum PAN yang berpengalaman 26 tahun di bidang keuangan dan perbankan ini.