JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo mendukung, sikap tegas
Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lantaran kerap meminta Penyertaan Modal Negara atau PMN. Menurut Sartono, BUMN tidak boleh manja seakan-akan negara selalu membackup melalui PMN.

“Jangan sampai BUMN ini menjadi manja seakan negara selalu membackup,” kata Sartono kepada wartawan di Jakarta, Jumat,(13/6/2025).

Sartono menambahkan, ketergantungan BUMN terhadap suntikan dana dari negara atau PMN sangat membebani anggaran negara. Padahal, kata Saryono, seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

“BUMN yang sehat secara finansial dapat mengurangi ketergantungan dan membantu menjaga defisit anggaran tetap terkendali,” jelas Sartono.

Sartono menambahkan, BUMN juga harus mampu membuktikan dirinya sebagai entitas bisnis yang profesional, efisien, dan kompetitif, tanpa bantuan suntikan negara. BUMN, kata Sartono, harus mampu menunjukkan kemampuan manajerial dan operasional yang matang dan dapat dipercaya.

“Nilai tambah berupa laba, dividen, serta peningkatan aset. Ini memperkuat peran BUMN sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan negara melalui dividen,” papar Sartono.

Sartono mengingatkan, peran aktif BUMN dalam meningkatkan kinerja tanpa mengandalkan suntikan dari negara adalah wujud nyata dari transformasi menuju entitas bisnis modern dan sehat.

Sartono menegaskan, upaya ini bukan hanya penting untuk efisiensi dan keberlanjutan perusahaan tetapi juga berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Dengan telah dilakukanya perombakan Direksi pada beberapa persero BUMN, ini menjadi tombak awal untuk menunjukan kapasitas dan kemampuan dalam menjalankan BUMN secara professional untuk menjukan hasil yang maksimal, jika memang tidak ada kemajuan signifikan maka perubahan direksi kembali patut dilakukan,” ungkap Sartono.

Sartono meyakini, dengan diperkuat sistem Good Corporate Governance (GCG), pengembangan unit usaha baru yang relevan dan inovatif hingga ekspansi ke pasar global akan membuat perusahaan pelat merah mendapatkan sumber-sumber pemasukan baru selain dari negara.

“Lalu efisiensi operasional berkala lakukan audit biaya dan kurangi beban operasional tidak produktif dan kembangkan platform digital sebagai sumber pendapatan baru,” pungkasnya.

Sekedar informasi. Presiden Prabowo Subianto menyentil BUMN. Menurutnya, seringkali BUMN merasa santai-santai saja apabila pekerjaannya lambat.

Bahkan, meski pekerjaan yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan pemborosan, BUMN juga dinilai Prabowo tak mau banyak mengantisipasinya. Ujungnya, BUMN kebiasaan meminta suntikan modal negara dari Kementerian Keuangan.

"Harus Kita akui seringkali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan apa istilahnya, (memberikan) PMN," ujar Prabowo dalam acara International Conference on Infrastructure 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Prabowo juga mengkritik banyaknya permintaan PMN (Penyertaan Modal Negara) oleh BUMN. Menurutnya permintaan suntikan modal negara tak banyak dilakukan perusahaan di luar negeri.

Kebiasaan suntik modal PMN menurutnya sangat asing untuk perusahaan internasional.

"PMN, PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan besar internasional dia ada nggak PMN? Kita butuh sekarang mitra yang efisien, dan mitra yang modern teknologinya. Saya arahkan bahwa untuk infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar," tegas Prabowo.